Menteri Khofifah Nilai Belum Ada Aturan Tegas Soal Prostitusi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan Indonesia belum mempunyai aturan yang tegas yang mengatur prostitusi baik yang dilokalisasi maupun "online".

"Kita belum punya aturan itu, perubahan regulasi saya sudah pernah menyampaikan pada Februari lalu dan dari Komnas Perempuan sudah cukup lama mengajukan UU anti kekerasan terhadap perempuan," kata Khofifah seperti dilansir Antara di Jakarta, Selasa (15/12).

Dia mengatakan, dari 100 negara yang sudah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Sosial, ada 39 negara yang menempatkan prostitusi ilegal maka siapapun pelakunya dapat di hukum pidana dan denda.

"Bukan hanya dalam bentuk uang, bahkan bisa berupa hadiah, makan malam dan pakaian sudah masuk kategori itu," katanya.

Lihat juga: Tersangka Muncikari Ingin Nikita dan Puty jadi Tersangka

Khofifah menilai prostitusi dengan segmen kelas atas dipastikan ada karena gaya hidup bukan karena kebutuhan hidup.

Lihat juga: Ahok: Siapa Mampu Bayar Artis Rp65 Juta Jika Bukan Pejabat?

Artinya bila mencari regulasi yang sesuai maka ada kekosongan aturan. Namun, menurut dia, itu bisa diterapkan Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum.

"Dalam Pasal 42 diatur secara rinci semua pelaku prostitusi bisa dijerat baik perantara maupun pelakunya," tegasnya. (antara/bag)