Sanksi Sedang Jadi Cara Tercepat Lengserkan Setya

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang menilai, pemberian sanksi sedang merupakan langkah yang cepat 'menghukum' Ketua DPR Setya Novanto.

Jabatan Ketua DPR dapat langsung dicopot dari Setya Novanto apabila MKD memutuskan untuk memberikan sanksi sedang.

Lihat juga: Manuver Terakhir Selamatkan Setya Novanto: Beri Sanksi Berat

"Kami memutuskan pelanggaran sedang. Langsung dipindahkan dari AKD (alat kelengkapan dewan), dicopot dari pimpinan DPR dan tidak perlu minta persetujuan paripurna," ujar Junimart di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (16/12).

Menurutnya, pemberian sanksi berat memperlama pemberian hukuman bagi Setya Novanto. Sebab, MKD perlu membentuk panel apabila Setya Novanto dinyatakan melakukan pelanggaran etika berat. Panel ini nantinya akan bekerja selama 90 hari ke depan.

Lihat juga: Sidang Diskors, Setya Novanto Terancam Dicopot dari Ketua DPR

Tak hanya itu, hasil kerja panel nantinya juga akan dibawa ke paripurna. Politikus PDIP ini berpendapat nantinya posisi bersalah Setya bisa hilang di rapat paripurna.

"Putusan panel jadi bias. Panel bisa memutuskan tidak terbukti," katanya.

Saat ini, sidang dengan agenda pembacaan pandangan etik anggota sedang diskors. Sebanyak sembilan anggota mendukung pemberian sanksi sedang untuk Setya. Mereka adalah Viktor Laiskodat (NasDem), Risa Mariska (PDIP), Sukiman (PAN), Ahmad Bakri (PAN), Darizal Basir (Demokrat), Guntur Sasono (Demokrat), Maman Imanulhaq (PKB), Sarifuddin Sudding (Hanura) dan Junimart Girsang (PDIP).

Lihat juga: LIVE: Pengambilan Putusan MKD atas Setya Novanto

Sementara enam anggota meminta Setya diberikan sanksi berat. Mereka adalah Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Supratman (Gerindra), Adies Kadir Karding (Golkar), Ridwan Bae (Golkar), Achmad Dimyati Natakusumah (PPP) dan Muhammad Prakosa (PDIP). (sur)