Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga pemerhati demokrasi Setara Institute menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan layak mengeluarkan keputusan pencopotan Setya Nvoanto dari kursi Ketua DPR. Saat ini di Gedung DPR, MKD tengah menggodok putusan apa yang akan mereka ambil terhadap sang Ketua DPR.
“Tugas utama kami adalah mendorong MKD untuk mencopot Setya sebagai Ketua DPR. Mereka harus memutus mata rantai legislator penyalah guna wewenang,” kata Ketua Setara Institute Hendardi di Jakarta, Rabu (16/12).
Seluruh anggota MKD, ujar Hendardi, harus menggunakan akal sehat dan hati nurani untuk menentukan putusan final atas dugaan pelanggaran etik Setya dalam perkara lobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
Pemantau Penyelenggara NKRI di Papua dan Papua Barat, Ruben Maray, juga berpendapat sama. Ia menilai tindakan Setya –yang terekam dalam pembicaraan antara dia, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Riza Chalid– telah mencederai kepercayaan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setya tidak laik menjadi Ketua DPR. Dia harus diturunkan dari kursi pimpinan parlemen," tutur Ruben.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyayangkan kesaksian Maroef dan Setya di persidangan MKD. Menurut Pigai, keduanya terkesan hanya membenarkan tindakan mereka tanpa membicarakan kepentingan warga Papua.
"Presiden Direktur Freeport dan Ketua DPR tidak memedulikan rakyat Papua, tapi hanya menyelamatkan muka mereka sendiri," ujar Pigai.
Setya Novanto diduga meminta saham PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagai kompensasi atas niatnya memuluskan perpanjangan kontrak karya Freeport di Indonesia.
Kasus tersebut mencuat setelah Setya dilaporkan ke MKD oleh Menteri ESDM Sudirman Said yang mendapat laporan langsung dari Maroef Sjamsoeddin. Maroef diam-diam merekam percakapan antara dia, Setya, dan Riza.
(agk)