Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pengamat politik meminta dua pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, menyusul langkah Setya Novanto untuk mundur.
Mereka menilai, Fadli dan Fahri turut melanggar etik karena memberikan dukungan kepada Setya yang tersangkut dugaan kasus lobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
"Kasus Setya harus jadi momentum mereflkesikan keberadaan pimpinan DPR yang lain. Selama ini Fadli dan Fahri membela orang yang dituduh publik melanggar etika," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, di Jakarta, Kamis (17/12).
Licius berkata, tindakan Fadli dan Fahri dapat dikatakan sebagai pemufakatan jahat. Tak hanya itu, ia juga menyebut dua pimpinan DPR lainnya, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan, juga tak mewakili keinginan publik.
"Dua pimpinan lain juga tidak patut diapresiasi karena mereka hanya diam. Mereka tidak bisa memberikan optimisme sejak awal," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada kesempatan yang sama, rohaniawan Romo Benny Susetyo menuturkan, secara filsafat, pimpinan DPR mencerminkan konsep minum manum.
Menurutnya, dalam kepemimpinan kolegial, jika satu di antaranya telah berbuat jahat, maka pimpinan lainnya juga harus dihilangkan demi tegaknya etika.
Meski demikian, pengamat politik Ray Rangkuti memaparkan, dorongan agar Fadli dan Fahri mundur tidak dapat diwujudkan secara legal formal. "Kalau argumen legal formal tidak ada. Undang-undang tidak memberikan kesempatan," ucapnya.
Ray berkata, gagasan ini hanga bersifat moral. Namun, dorongan itu sebenarnya menunjukkan keinginan publik memiliki pemimpin dengan standar moral tinggi.
(sur)