Tertibkan Ojek Online, Kemenhub Pernah Minta Bantuan Polri
Resty Armenia | CNN Indonesia
Jumat, 18 Des 2015 16:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian perhubungan ternyata sudah sejak lama ingin ojek online ditertibkan. Kemenhub bahkan sudah meminta bantuan kepolisian.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan, permintaan dari Kemenhub itu datang sejak beberapa bulan lalu.
"Dari Kemenhub sudah lama memang, sudah beberapa bulan yang lalu kirim surat kepada Kapolri untuk minta menertibkan ojek online," kata Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (18/12).
Namun saat itu permintaan itu tak langsung direspons. Alasannya, Polri menilai ojek berbasis online sudah jadi kebutuhan masyarakat.
Butuh sosialisasi kepada pengendara ojek, masyarakat dan seluruh unsur yang terlibat. Menurut Badrodin, langkah penertiban terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan masyarakat banyak tak bisa dilakukan secara tiba-tiba.
Atas pertimbangan itu, maka Polri menilai butuh kajian lebih lanjut tentang penertiban pengendara ojek ini sembari mencari solusi yang paling tepat.
Respons negatif soal pelarangan ojek online juga disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Tadi pagi Jokowi menyampaikan, pemesanan ojek dan transportasi umum lain berbasis aplikasi hadir karena kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, ia menolak jika inovasi tersebut malah dikekang oleh peraturan.
"Ojek hadir itu hadir karena kebutuhan di masyarakat, Gojek itu hadir juga karena kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, jangan karena adanya sebuah aturan malah ada yang dirugikan, ada yang menderita," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor.
Lagipula, lanjutnya, yang membuat peraturan adalah pemerintah. Dengan demikian, sepanjang aplikasi itu memang dibutuhkan masyarakat, maka seharusnya tidak ada masalah.
"Aturan itu yang buat siapa sih? Yang buatkan kami. Sepanjang itu dibutuhkan masyarakat, saya kira enggak ada masalah," katanya.
Jokowi pun berpendapat, peraturan yang dibuat bisa saja transisi jika, misalnya, transportasi massal di Indonesia sudah bagus dan nyaman.
"Secara alami orang akan memilih kemana akan menentukan pilihannya," ujarnya.
Oleh sebab itu, Jokowi menolak jika ada peraturan yang mengekang inovasi seperti apa yang dilakukan Gojek.
"Jangan juga sampai kita mengekang sebuah inovasi, kayak Gojek, itu kan aplikasi anak-anak muda yang ingin memperbaharui, inovasi sebuah ide, jadi jangan sampai juga mengekang inovasi," katanya.
Terakhir, Jokowi meminta adanya penataan dan pembinaan dari Dinas Perhubungan Kementerian Perhubungan, sehingga keselamatan penumpang bisa terjaga. (sur)
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan, permintaan dari Kemenhub itu datang sejak beberapa bulan lalu.
"Dari Kemenhub sudah lama memang, sudah beberapa bulan yang lalu kirim surat kepada Kapolri untuk minta menertibkan ojek online," kata Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (18/12).
Lihat juga:Ojek Online Ingin 'Disayang' atau Dilarang? |
Namun saat itu permintaan itu tak langsung direspons. Alasannya, Polri menilai ojek berbasis online sudah jadi kebutuhan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas pertimbangan itu, maka Polri menilai butuh kajian lebih lanjut tentang penertiban pengendara ojek ini sembari mencari solusi yang paling tepat.
Respons negatif soal pelarangan ojek online juga disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Ojek hadir itu hadir karena kebutuhan di masyarakat, Gojek itu hadir juga karena kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, jangan karena adanya sebuah aturan malah ada yang dirugikan, ada yang menderita," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor.
Lagipula, lanjutnya, yang membuat peraturan adalah pemerintah. Dengan demikian, sepanjang aplikasi itu memang dibutuhkan masyarakat, maka seharusnya tidak ada masalah.
"Aturan itu yang buat siapa sih? Yang buatkan kami. Sepanjang itu dibutuhkan masyarakat, saya kira enggak ada masalah," katanya.
Jokowi pun berpendapat, peraturan yang dibuat bisa saja transisi jika, misalnya, transportasi massal di Indonesia sudah bagus dan nyaman.
"Secara alami orang akan memilih kemana akan menentukan pilihannya," ujarnya.
Oleh sebab itu, Jokowi menolak jika ada peraturan yang mengekang inovasi seperti apa yang dilakukan Gojek.
"Jangan juga sampai kita mengekang sebuah inovasi, kayak Gojek, itu kan aplikasi anak-anak muda yang ingin memperbaharui, inovasi sebuah ide, jadi jangan sampai juga mengekang inovasi," katanya.
Terakhir, Jokowi meminta adanya penataan dan pembinaan dari Dinas Perhubungan Kementerian Perhubungan, sehingga keselamatan penumpang bisa terjaga. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK