Jonan Sebut Belum Berencana Revisi UU Lalu Lintas Nomor 22/09

Jakarta, CNN Indonesia -- Surat edaran Kementerian Perhubungan yang seakan melarang peredaran moda transportasi berbasis dalam jaringan mendapat reaksi keras dari masyarakat. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengungkapkan ada dua opsi terkait eksistensi transportasi umum kendaraan roda dua.

Satu opsi yang bisa digunakan sebagai solusi jangka panjang adalah revisi terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Solusinya adalah revisi UU No. 22 Tahun 2009 karena ini sebenarnya belum berubah sejak 2009," kata Jonan saat menggelar jumpa pers di kantor Kemenhub, Jumat (18/12).

Lihat juga: Manfaat Ojek Online di Mata Pengguna dan Pengemudi

Sebagai catatan, dalam UU No. 22 Tahun 2009 tersebut disebutkan bahwa kendaraan roda dua tidak termasuk dalam angkutan umum dan alasannya utamanya adalah karena keselamatan terhadap penumpangnya kurang.

Lihat juga: Kapolri: Ojek Daring Sudah Jadi Kebutuhan

Maka dari itu, jika publik mendesak agar kendaraan roda dua bisa digunakan sebagai angkutan publik maka revisi UU No. 22 Tahun 2009 menjadi solusi paling realistis. Namun begitu Jonan mengungkapkan hingga saat ini pemerintah belum ada rencana untuk melakukan revisi tersebut.

Jonan mengungkapkan Kemenhub menunggu perintah Presiden Indonesia Joko Widodo terkait revisi tersebut.

(bag)