Pemprov DKI Didesak Bangun Halte TransJakarta Inklusif

Jakarta, CNN Indonesia -- Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) mengaku tidak memberi penghargaan kepada PT TransJakarta atas peningkatan kinerja mereka selama ini.

Menurut Country Director ITDP Yoga Adiwinarto, lembaga tempatnya bernaung hanya memberi sertifikasi terhadap mutu koridor busway yang ada di Jakarta. Kebetulan, PT. TransJakarta adalah operator yang mengurus operasional koridor-koridor busway di Ibu Kota saat ini.

"Ini harus diluruskan, kami bukan memberi penghargaan ke PT. TransJakarta. Kami berikan sertifikasi atau award ke koridornya, ada 6 koridor yang dapat sertifikat bronze. Itu sebenanrya hasil dari, bukan jerih payah TransJakarta saja namun juga Pemprov atau Dinas PU," ujar Yoga kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/12).

Lihat juga: Ahok Janji Selidiki Pemecatan 56 Sopir TransJakarta

Sertifikat Bronze Standard Bus Rapid Transit diberikan ITDP untuk koridor busway 1 Blok M-Kota, koridor 2 Pulogadung-Harmoni, koridor 3 Kalideres-Harmoni, koridor 5 Ancol-Kampung Melayu, koridor 6 Ragunan-Dukuh Atas, dan koridor 9 Pinang Ranti-Pluit.

Yoga berkata, sertifikasi wajar dilakukan oleh lembaganya sebagai bentuk standarisasi sistem Bus Rapid Transit (BRT) yang diterapkan beberapa negara di dunia. Ia pun menilai TransJakarta tak perlu terlalu berbangga atas sertifikasi yang diberikan, karena masih banyak kekurangan yang ditemui dalam pelayanan BRT di ibu kota hingga sekarang.

"Tidak perlu terlalu dibanggakan karena bagaimana yang terpenting TransJakarta sebagai sistem BRT terpanjang di dunia, tapi tidak bisa meraih sertifikasi gold standard. BRT Jakarta kan pertama di ASEAN, kenapa tidak bisa jadi contoh paling bagus?" katanya.

Rekomendasi Halte dan Infrastruktur Bus 

Dalam kesempatan yang sama, Yoga juga menjelaskan bahwa lembaganya telah mengirim rekomendasi rancang desain halte BRT yang ideal ke Pemprov DKI Jakarta sejak 2013 lalu. Namun, rancangan tersebut belum direalisasikan oleh Pemprov DKI Jakarta sampai saat ini.

Selain memberi rekomendasi rancang desain halte, ITDP juga turut memberi saran agar integrasi angkutan umum dilakukan di Ibu Kota. Pemprov DKI Jakarta sudah terbukti menjalankan rekomendasi itu sejak kerjasama antara PT TransJakarta dan Kopaja terwujud tahun ini.

"Kami sesalkan kenapa dari 2013 kami sudah berikan rekomendasi, tapi belum juga terwujud. Baru diimplementasikan satu bagian, yaitu integrasi TransJakarta dengan angkutan lain tahun ini," katanya.

Lihat juga: Ahok Tetap Tindak Tegas Kopaja Meski Gabung PT TransJakarta

Dalam rekomendasi rancang desain halte yang diterima CNNIndonesia.com, terlihat bahwa ITDP menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk membangun halte BRT yang inklusif, atau bisa diakses oleh semua kalangan. Halte-halte BRT juga didesain memiliki luas yang cukup untuk pemberhentian 6 bus dalam sekali waktu.

"Setelah jaringan diperluas untuk umum, itu tidak bisa jika infrastrukturnya (halte) tidak diperpanjang. Jumlah pintu halte harus diperbanyak, jadi bisa beberapa bus berhenti di satu halte. Harus ada juga jalur menyusul untuk bus-bus," ujarnya menjelaskan. (utd)