Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak tahu menahu apakah evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 bisa rampung akhir tahun ini. Evaluasi Raperda APBD itu saat ini tengah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
"Kami tidak tahu (kapan selesai), padahal jika dilihat format yang kami kirim lebih mudah disisirnya," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/12).
Menurut Ahok, yang ingin dilihat oleh Kemendagri dari APBD adalah komponen belanja langsung dan tidak langsungnya. “Yang diinginkan adalah dana APBD digunakan untuk pembangunan, pelayanan, dan belanja subdisi,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Semua itu, kata Ahok, diklaim sudah dipenuhi dalam APBD 2016. "Kamu sudah lebih besar belanja subsidi untuk transportasi dan bantuan KJP (Kartu Jakarta Pintar) besar," katanya.
Namun begitu Ahok enggan menyalahkan Kemendagri terkait lamanya evaluasi APBD 2016 tersebut. Ahok mengungkapkan dari awal memang kesalahan ada di Pemprov DKI.
Kesalahan yang dimaksud adalah Kemendagri membatasi pengiriman APBD pada 30 November 2015 tapi Pemprov DKI baru mengirimkan pada 23 Desember 2015.
"Dalam aturan disebutkan (APBD dikirimkan) satu bulan sebelum anggaran berlaku, jadi kami yang terlambat," ujarnya.
Hanya saja, Ahok beralasan bahwa keterlambatan tersebut terjadi tak disengaja karena proses penyisiran anggarannya sama dengan yang dilakukan pada APBD 2015. Saat itu, sebelum perbaikan, penyerapan APBD 2015 sangat lambat.
Sementara saat ini, setelah diperbaiki dalam APBD-P, penyerapannya sudah mencapai 67 persen. Dengan fakta tersebut maka Ahok pun yakin APBD 2016 penyerapannya akan tinggi.
"Saya rasa bagus jika bisa 90 persen ya," kata Ahok.
(obs)