Agung Laksono Minta Pergantian Ketua DPR Ditunda

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Golkar versi Musyawarah Nasional Ancol Agung Laksono menyatakan saat ini partai beringin tidak memiliki legitimasi dalam mengeluarkan kebijakan politik akibat kosongnya kepengurusan partai pasca dicabutnya Surat Kepengurusan Golkar Ancol.

Dengan kevakuman yang merundung partai beringin, Agung meminta Golkar menunda pencalonan Ketua DPR yang jabatannya baru saja ditanggalkan oleh Setya Novanto.

Menurut Agung, pencalonan untuk mencari pengganti Ketua DPR yang baru hanya bisa dilakukan setelah dua kubu di Partai Golkar yang selama ini bertikai, duduk bersama menggelar Munas guna mendapatkan kembali legitimasi partai dalam bentuk kepengurusan yang disepakati bersama.

Lihat juga: Golkar Vakum, Agung Ajak Ical Munas Bersama

"Bahwa sehubungan dengan adanya peristiwa ini, kami meminta terkait dengan pencalonan Ketua DPR dari Partai Golkar, agar pelaksanaannya ditunda sementara sampai dengan terlaksananya Munas bersama," kata Agung di kediamannya, Kamis (31/12).

Jika pergantian Ketua DPR tetap terjadi dengan figur yang diajukan kubu Ical, maka, kata Agung, "Keputusan itu keluar dari sebuah organisasi yang legal standing-nya tidak ada."

Agung menyatakan kekosongan kepengurusan di tubuh Golkar juga secara otomatis memaksa seluruh anggota Fraksi Golkar di parlemen tidak memiliki legitimasi untuk mengeluarkan kebijakan apapun.

Dicabutnya SK kepengurusan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dinilai tak hanya berlaku pada anggota fraksi Golkar kubu Ancol. Agung menegaskan jajaran anggota Fraksi Golkar Munas Bali pun harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak memiliki legitimasi untuk mengeluarkan kebijakan.

"Semua kubu yang duduk di fraksi parlemen tidak punya legitimasi untuk mengeluarkan kebijakan," kata Agung.

Lihat juga: Yasonna Sebut Golkar Ical Belum Sah Meski SK Agung Dicabut

Menurut Agung, kevakuman di tubuh partai beringin terjadi lantaran SK Munas Ancol telah dicabut, tidak adanya pengakuan terhadap kepengurusan Munas Bali, dan telah berakhirnya masa bakti kepengurusan Munas Riau.

Untuk menghindari kevakuman dan mengisi kekosongan kepengurusan, Agung pun mendorong digelarnya Munas bersama sebagai solusi pencarian kembali legitimasi partai.

Agung meminta Mahkamah Partai Golkar dapat segera melakukan persidangan dan mengambil keputusan yang menjadi landasan kedua kubu terutama dalam upaya melaksanakan Munas bersama Partai Golkar paling lambat akhir Januari 2016.

"Ini adalah jawaban untuk mengisi kekosongan. Tapi saya tegaskan, Golkar tidak bubar, yang ada adalah hilangnya legitimasi partai," kata Agung.

Lihat juga: Yusril: Golkar Tak Vakum Meski Tahun Berganti

Agung merasa masih tetap menjadi bagian dari Partai Golkar dan punya hak bersuara untuk mendorong Munas. Sebab dalam keputusan Munas, kata dia, tidak disebutkan adanya pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Bali. (pit)