Tagihan Listrik Kantor Golkar Rp400 Juta Dipermasalahkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Rekening listrik dan tagihan-tagihan lainnya di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dipermasalahkan. Kubu Agung Laksono yang selama ini menempati kantor di kawasan Jakarta Barat tersebut dituding tak membayar berbagai biaya tersebut.

Atas alasan ini, politikus Golkar Yorrys Raweyai yang selama ini "menguasai" kantor pusat Golkar itu menyerahkan kunci gedung ke kubu Aburizal Bakrie. Yorrys mengatakan, kubu Ical, sapaan Aburizal, lebih bisa memenuhi tagihan-tagihan tersebut.

Lihat juga: Golkar Kubu Ical Yakin Segera Disahkan Menkumham

Bekas Wakil Ketua Umum Golkar kubu Agung ini bahkan telah mengklaim telah mengusir pengurus hasil Munas Ancol dari DPP Golkar. "Saya usir tanggal 3 Desember. Lalu kunci saya serahkan ke Ical," kata Yorrys seperti diberitakan Detikcom, Sabtu (2/1).

Salah satu tagihan yang belum dilunasi kubu Agung adalah rekening listrik selama dua bulan dengan total tagihan Rp400 juta.

Lihat juga: Tantowi: Anggota Fraksi Golkar Ilegal Itu Pernyataan Ngawur

Menurut Yorrys, dari kubu Ical, Bendahara Umum Bambang Soesatyo siap melunasi tagihan-tagihan tersebut.

Bambang mengakui ada sejumlah tagihan yang harus dilunasi. Namun bukan cuma tagihan rekening listrik.

Menurutnya ada tagihan pajak bumi dan bangunan serta gaji karyawan yang belum dibayar. "Tunggakan listrik, pajak dan gaji karyawan yang ditinggalkan kubu Ancol pekan depan akan kami lunasi," kata Bambang.

Bahkan pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar menurutnya lebih dari Rp1 miliar.

Lihat juga: Golkar Kubu Ical Minta Menteri Yasonna Mundur

Golkar kubu Ical, kata Bambang, tak hanya mengeluarkan biaya untuk melunasi tunggakan itu. Biaya juga harus dikeluarkan untuk sejumlah renovasi gedung yang selama setahun terakhir ditempati oleh pengurus Golkar hasil Munas Ancol.

Sementara itu Bendahara Umum Golkar kubu Agung Laksono Sari Yuliati mengatakan, tagihan listrik selama dua bulan yang belum dibayar sudah seharusnya jadi tanggungan bersama.

Pasalnya, sejak 1 November lalu, dua kubu Golkar sudah berkantor bersama setelah keputusan Mahkamah Agung pada Oktober lalu.

Sari bahkan heran soal tagihan listrik ini dibesar-besarkan. Menurutnya, lebih baik tagihan dibayar oleh dua kubu Golkar dan tidak perlu mengumbarnya ke publik. (sur)