Jakarta, CNN Indonesia -- Kubu Munas Ancol menolak disalahkan terkait tunggakan listrik selama dua bulan di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat. Total tunggakan mencapai Rp400 juta, membuat listrik di kantor itu kini diputus.
Sekretaris Jenderal Golkar Munas Ancol, Zainuddin Amali, mengatakan pembayaran listrik di kantor DPP Golkar bukan hanya kewajiban kubu Munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Sebab sejak Silaturahmi Nasional (Silatnas) Partai Golkar digelar November 2015, kantor DPP Golkar juga digunakan oleh kubu Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie.
Oleh sebab itu, kata Amali, pembayaran listrik harus dilakukan bersama-sama. "Di Silatnas diputuskan bersama. Jadi seharusnya segala urusan bersama-sama," kata Amali kepada CNNIndonesia.com, Minggu (3/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Amali berdasarkan informasi dari Bendahara Umum Golkar kubu Ancol, Sari Yuliati, saat kantor Golkar digunakan bersama oleh dua kubu, barulah masalah tunggakan listrik itu muncul. Padahal sebelum digunakan bersama, klaim Amali, tak ada masalah itu.
Jika kantor digunakan bersama, ujar Amali, maka pembayaran fasilitas tidak seharusnya dibebankan pada satu pihak saja. "Jadi (kubu Munas Bali) tak ada yang bayar, kami (kubu Munas Ancol) juga membiarkan," kata Amali.
Saat kubu Ancol mengelola kantor sendiri, Amali mengklaim semua urusan beres dan tak pernah ada keluhan apa-apa dari penjaga atau pihak manapun yang datang ke kantor Golkar.
Sebelumnya, politikus Golkar Yorrys Raweyai mempermasalahkan tunggakan listrik dan tagihan-tagihan lain di kantor pusat Golkar. Kubu Agung Laksono yang selama ini menempati kantor itu dituding tak membayar berbagai biaya tersebut.
Atas alasan ini, Yorrys yang selama ini "menguasai" kantor pusat Golkar menyerahkan kunci gedung ke kubu Aburizal Bakrie. Yorrys mengatakan, kubu Ical lebih bisa memenuhi tagihan-tagihan tersebut.
Yorrys yang telah mundur dari jabatan Wakil Ketua Umum Golkar kubu Agung itu bahkan mengatakan telah mengusir pengurus Munas Ancol dari DPP Golkar. "Saya usir tanggal 3 Desember. Lalu kunci saya serahkan ke Ical," kata dia.
Menurut Yorrys, kubu Ical, diwakili Bendahara Umum Munas Ancol Bambang Soesatyo, siap melunasi tagihan-tagihan itu, termasuk tunggakan listrik Rp400 juta.
Bambang Soesatyo mengatakan ada sejumlah tagihan di kantor Golkar yang memang harus dilunasi. Bukan cuma tagihan listrik, tapi juga tagihan pajak bumi dan bangunan serta gaji karyawan yang belum dibayar.
Pekan depan, kata Bambang, semua tagihan-tagihan itu akan dilunasi oleh kubu Munas Bali.
(sur/agk)