Djasri mengatakan, Mahkamah Partai selama ini belum menggelar rapat permusyawaratan hakim. Rencananya, kata Djasri, pihaknya akan menggelar rapat internal Selasa besok. Rapat akan membahas banyak hal, termasuk soal Munas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Partai Golkar hasil Munas Bali kubu Aburizal Bakrie menolak menggelar Munas tahun ini dengan dalih tidak ada dasar hukumnya. Sementara kelompok Generasi Muda Partai Golkar dan pengurus Golkar versi Munas Ancol mendorong Mahkamah Partai untuk mendesak diadakan Munas. Mahkamah Partai dianggap memiliki dasar hukum.
"Kami belum bersikap, rapat dulu. Dalam partai tidak ada keputusan komandan, apalagi keputusan perorangan, itu semua sifatnya kolektif," kata Djasri.
Anggota Mahkamah Partai Golkar Andi Mattalatta, menolak berkomentar apa pun terkait rencana Munas tahun ini. Andi mengatakan, seorang hakim tidak boleh memberikan pendapatnya untuk mencegah potensi konflik.
"Setiap masalah yang potensial menjadi kasus tidak boleh dikomentari oleh hakim," ujar Andi. Menurutnya, penyelenggaraan Munas berpotensi menjadi kasus. (obs)