Mahkamah Partai Golkar Siap Gelar Munas

Prima Gumilang | CNN Indonesia
Senin, 04 Jan 2016 15:23 WIB
Mahkamah Partai Golkar selama ini belum menggelar rapat permusyawaratan hakim. Rencananya, akan menggelar rapat internal Selasa besok.
Ketum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono bersalaman dengan Waketum Golkar Munas Bali Aziz Syamsudin disaksikan Mahkamah Partai Golkar di Jakarta, Selasa, 3 Maret 2015. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Mahkamah Partai Golkar Djasri Marin menyatakan pihaknya siap menggelar Musyawarah Nasional. Namun dia belum bisa menyebutkan waktu pelaksanaan Munas yang akan digelar.

"Kalau kami pasti siap," ujar Djasri saat dihubungi CNN Indonesia.com, Senin (4/1).

Djasri mengatakan, Mahkamah Partai selama ini belum menggelar rapat permusyawaratan hakim. Rencananya, kata Djasri, pihaknya akan menggelar rapat internal Selasa besok. Rapat akan membahas banyak hal, termasuk soal Munas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami belum ada rapat permusyawaratan hakim, besok kami baru mau rapat," katanya.

Di sisi lain, Partai Golkar hasil Munas Bali kubu Aburizal Bakrie menolak menggelar Munas tahun ini dengan dalih tidak ada dasar hukumnya. Sementara kelompok Generasi Muda Partai Golkar dan pengurus Golkar versi Munas Ancol mendorong Mahkamah Partai untuk mendesak diadakan Munas. Mahkamah Partai dianggap memiliki dasar hukum.

Menanggapi sikap kubu Ical itu, Djasri akan membahas masalah tersebut dalam rapat besok. Dia tidak berani berpendapat lantaran dalam partainya, keputusan apa pun harus disepakati secara kolektif.

"Kami belum bersikap, rapat dulu. Dalam partai tidak ada keputusan komandan, apalagi keputusan perorangan, itu semua sifatnya kolektif," kata Djasri.

Anggota Mahkamah Partai Golkar Andi Mattalatta, menolak berkomentar apa pun terkait rencana Munas tahun ini. Andi mengatakan, seorang hakim tidak boleh memberikan pendapatnya untuk mencegah potensi konflik.

"Setiap masalah yang potensial menjadi kasus tidak boleh dikomentari oleh hakim," ujar Andi. Menurutnya, penyelenggaraan Munas berpotensi menjadi kasus. (obs)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER