Seskab: Hasil Evaluasi Kementerian Yuddy Bisa Jadi Tolak Ukur
Resty Armenia | CNN Indonesia
Selasa, 05 Jan 2016 10:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengapresiasi hasil evaluasi kementerian dan lembaga yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pimpinan Yuddy Chrisnandi.
“Apa yang disampaikan Menteri PANRB itu menjadi tolak ukur bagi kementerian dan lembaga, karena saat ini Presiden betul-betul ingin ada percepatan kerja,” ujar Pramono di Jakarta.
Menurut Pram, Presiden Jokowi telah berulang kali menegaskan bahwa pada tahun 2016 harus ada percepatan dalam pengerjaan beberapa program prioritas, misalnya dengan membuat sebuah badan yang mengatur promosi 17 kementerian.
“Sekarang ini ada 17 kementerian yang memiliki badan promosi masing-masing. Semuanya akan disatukan dan kerja pada satu jalur yang sama. Jadi tidak lagi parsial,” kata Pram.
Sebelumnya, Yuddy Chrisnandi mengatakan evaluasi kementerian dan lembaga yang dilakukan kementeriannya akhir 2015 tidak terkait perombakan kabinet yang disebut-sebut bakal dilakukan Jokowi dalam waktu dekat.
"Kami tidak punya pretensi apapun antara tugas evaluasi yang kami lakukan dengan isu reshuffle kabinet. Dasar evaluasi kami adalah undang-undang, serta instruksi presiden untuk melakukan ukuran kinerja instansi pemerintah,” kata Yuddy.
Hasil evaluasi Kementerian PANRB terhadap sejumlah kementerian dan lembaga telah dirilis pertengahan Desember 2015, dan dapat diakses melalui laman resmi kementerian di menpan.go.id.
Seiring pengumuman hasil evaluasi tersebut, muncul spekulasi bahwa evaluasi tersebut akan digunakan untuk menentukan siapa saja menteri yang bakal digeser dalam perombakan kabinet mendatang.
Spekulasi tersebutlah yang dibantah Yuddy, menyatakan evaluasi semacam itu dilakukan tiap tahun dan murni bertujuan untuk mendorong perbaikan kinerja di tiap kementerian dan lembaga.
Yuddy mengklaim hasil evaluasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan berdasarkan berbagai variabel ukuran seperti sejauh mana masing-masing kementerian dan lembaga memiliki perencanaaan, bagaimana kualitas perencanaan itu, hingga bagaimana ukuran keberhasilan dari tiap perencanaan.
Evaluasi itu juga melibatkan instansi lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Badan Pusat Statistik.
Menurut Yuddy, hasil evaluasi yang dilakukan kementeriannya dengan menggandeng sejumlah istansi lain itu, dapat dibuktikan secara ilmiah.
Sementara terkait protes Kejaksaan Agung atas peringkat evaluasi yang diberikan kementeriannya, Yuddy mengatakan telah mengundang perwakilan Kejaksaan Agung untuk menjelaskan hasil evaluasi tersebut.
Hal terpenting dari evaluasi itu, kata Yuddy, ialah ada keinginan dari tiap kementerian dan lembaga untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja mereka.
(agk)
“Apa yang disampaikan Menteri PANRB itu menjadi tolak ukur bagi kementerian dan lembaga, karena saat ini Presiden betul-betul ingin ada percepatan kerja,” ujar Pramono di Jakarta.
Menurut Pram, Presiden Jokowi telah berulang kali menegaskan bahwa pada tahun 2016 harus ada percepatan dalam pengerjaan beberapa program prioritas, misalnya dengan membuat sebuah badan yang mengatur promosi 17 kementerian.
“Sekarang ini ada 17 kementerian yang memiliki badan promosi masing-masing. Semuanya akan disatukan dan kerja pada satu jalur yang sama. Jadi tidak lagi parsial,” kata Pram.
Sebelumnya, Yuddy Chrisnandi mengatakan evaluasi kementerian dan lembaga yang dilakukan kementeriannya akhir 2015 tidak terkait perombakan kabinet yang disebut-sebut bakal dilakukan Jokowi dalam waktu dekat.
"Kami tidak punya pretensi apapun antara tugas evaluasi yang kami lakukan dengan isu reshuffle kabinet. Dasar evaluasi kami adalah undang-undang, serta instruksi presiden untuk melakukan ukuran kinerja instansi pemerintah,” kata Yuddy.
Seiring pengumuman hasil evaluasi tersebut, muncul spekulasi bahwa evaluasi tersebut akan digunakan untuk menentukan siapa saja menteri yang bakal digeser dalam perombakan kabinet mendatang.
Spekulasi tersebutlah yang dibantah Yuddy, menyatakan evaluasi semacam itu dilakukan tiap tahun dan murni bertujuan untuk mendorong perbaikan kinerja di tiap kementerian dan lembaga.
Yuddy mengklaim hasil evaluasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan berdasarkan berbagai variabel ukuran seperti sejauh mana masing-masing kementerian dan lembaga memiliki perencanaaan, bagaimana kualitas perencanaan itu, hingga bagaimana ukuran keberhasilan dari tiap perencanaan.
Evaluasi itu juga melibatkan instansi lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Badan Pusat Statistik.
Menurut Yuddy, hasil evaluasi yang dilakukan kementeriannya dengan menggandeng sejumlah istansi lain itu, dapat dibuktikan secara ilmiah.
Hal terpenting dari evaluasi itu, kata Yuddy, ialah ada keinginan dari tiap kementerian dan lembaga untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK