Muhammadiyah Dorong Jokowi Rombak Kabinet
Yohannie Linggasari | CNN Indonesia
Rabu, 30 Des 2015 17:22 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong Presiden Joko Widodo untuk segera merombak kabinet lagi. Dengan begitu, diharapkan menteri baru yang terpilih bisa lebih profesional, loyal, dan berintegritas tinggi.
"Kami juga mendorong penguatan sistem presidensial sehingga presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dapat lebih berperan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (30/12).
Dalam catatan akhir tahunnya, Muhammadiyah menilai situasi politik dan demokrasi di Indonesia pada tahun ini relatif kondusif. Pilkada serentak pun dinilai telah berlangsung dengan damai, tertib, dan lancar.
"Kendati demikian, masih terjadi kegaduhan politik antar elit politik. Hal itu sangat kontra produktif dan melanggar kepatutan," kata Nashir.
Selain itu, Muhammadiyah juga menilai capaian dalam bidang hukum masih sangat lemah. Pasalnya, Indonesia dinilai masih dikuasai para mafia hukum dan peradilan.
"Kami lihat praktik jual beli peraturan di lembaga legislatif dan keputusan di pengadilan masih tinggi. Alih-alih memberantas korupsi, yang terjadi justru kemunduran usaha memberantas korupsi serta pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik secara kelembagaan maupun personal," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.
Dalam bidang ekonomi, Muhammadiyah menilai Indonesia cukup mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi meskipun lebih rendah dari proyeksi pemerintah. Muhammadiyah menilai ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial yang tinggi.
Untuk kehidupan beragama, Muhammadiyah menilai tahun ini cukup kondusif. Kendati demikian, potensi terjadinya ketegangan dan konflik antar umat beragama dinilai masih tinggi.
Beberapa kasus yang membawa nama agama di tahun 2015 di antaranya adalah kasus Tolikara, Aceh Singkil, serta pertentangan antara Sunni dan Syiah. Oleh karena itu, Muhammadiyah menilai pemerintah harus memperkuat kerukunan umat beragama.
Pemerintah juga dinilai perlu melakukan penguatan bukan hanya dengan memperbanyak undang-undang dan peraturan, tetapi juga dengan memfasilitasi dialog antar umat beragama dan melindungi kelompok minoritas.
"Saya percaya ke depannya toleransi antar umat beragama di Indonesia akan lebih baik karena semakin banyak organisasi kemasyarakatan yang menyebarkan nilai agama yang toleran dan menebar cinta kasih," kata Nashir. (sur)
"Kami juga mendorong penguatan sistem presidensial sehingga presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dapat lebih berperan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (30/12).
Dalam catatan akhir tahunnya, Muhammadiyah menilai situasi politik dan demokrasi di Indonesia pada tahun ini relatif kondusif. Pilkada serentak pun dinilai telah berlangsung dengan damai, tertib, dan lancar.
"Kendati demikian, masih terjadi kegaduhan politik antar elit politik. Hal itu sangat kontra produktif dan melanggar kepatutan," kata Nashir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami lihat praktik jual beli peraturan di lembaga legislatif dan keputusan di pengadilan masih tinggi. Alih-alih memberantas korupsi, yang terjadi justru kemunduran usaha memberantas korupsi serta pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik secara kelembagaan maupun personal," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.
Dalam bidang ekonomi, Muhammadiyah menilai Indonesia cukup mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi meskipun lebih rendah dari proyeksi pemerintah. Muhammadiyah menilai ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial yang tinggi.
Beberapa kasus yang membawa nama agama di tahun 2015 di antaranya adalah kasus Tolikara, Aceh Singkil, serta pertentangan antara Sunni dan Syiah. Oleh karena itu, Muhammadiyah menilai pemerintah harus memperkuat kerukunan umat beragama.
Pemerintah juga dinilai perlu melakukan penguatan bukan hanya dengan memperbanyak undang-undang dan peraturan, tetapi juga dengan memfasilitasi dialog antar umat beragama dan melindungi kelompok minoritas.
"Saya percaya ke depannya toleransi antar umat beragama di Indonesia akan lebih baik karena semakin banyak organisasi kemasyarakatan yang menyebarkan nilai agama yang toleran dan menebar cinta kasih," kata Nashir. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK