Umumkan Evaluasi Kementerian, Yuddy Akui Tak Diminta Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengakui bahwa dirinya tidak pernah diminta Presiden Joko Widodo untuk mengumumkan hasil evaluasi kinerja kementerian.

Penilaian kementerian dan lembaga yang diumumkan beberapa waktu lalu menurutnya diukur berdasarkan akuntabilitas instansi pemerintah. Hal itu, kata Yudddy, merupakan tugas kementeriannya bersama beberapa pejabat kementerian lainnya sesuai dengan aturan yang ada.

Politikus Partai Hati Nurani Rakyat itu memaparkan, pengukuran kinerja kementerian dan lembaga dilakukan untuk memenuhi keinginan Presiden. Kepala negara berharap tiga tahun ke depan Indonesia memiliki satu tata kelola pemerintahan berkelas dunia, yakni dengan adanya peningkatan dalam indeks daya saing, indeks pelaksanaan dan pelayanan untuk bisnis, dan penurunan indeks persepsi korupsi.

Lihat juga: Yuddy: Penilaian Dikeluarkan untuk Kementerian Bukan Menteri

"Tentu membutuhkan akuntabilitas yang baik. Oleh karenanya, sejak tahun 2004 pengukuran kinerja ini sudah dimulai. Ada dasarnya, ada landasannya, ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada instruksi presiden di dalam membentuk yang namanya Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional," kata Yuddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/1).

Yuddy pun membenarkan pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang menyebut Jokowi tidak pernah memberikan instruksi untuk mengumumkan hasil evaluasi kementerian. Evaluasi itu dinilai bukan untuk konsumsi publik.

Yuddy mengaku bahwa mengumumkan hasil evaluasi tersebut muncul dari inisiatifnya sendiri selaku pembantu Presiden dalam menindaklanjuti amanah konstitusi. Jika memang ada yang tersinggung dengan hasil evaluasi ini, Yuddy mengingatkan evaluasi tersebut bukan evalusi menteri tapi instansi.

Lihat juga: Soal Monitor Kementerian, Teten Sebut Itu Tugas Lembaganya

"Bukankah teman-teman juga menginginkan ada satu keterbukaan? Bukankah hal yang sama juga dilakukan sejak sembilan tahun yang lalu? Bukankah Desember tahun lalu dilakukan hal yang sama di Balai Kartini? Tetapi yang dipersoalkan oleh teman-teman bukan nilai akuntabilitasnya, teman-teman tidak ada yang peduli pada bagaimana tata kelola pemerintahnya, tetapi yang diributkan adalah di hotel atau di gedung lain?" ujarnya.

Penilaian Akuntabilitas Tetap Ada Tahun Ini

Penilaian instansi pemerintah ini akan tetap dilakukan oleh KemenPAN-RB tahun ini. Menurut Yuddy, hal itu telah diatur oleh undang-undang dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi nasional.

Ia berpendapat, pemerintah harus mempercepat reformasi birokrasi, sehingga tidak mungkin Pemerintah Indonesia memiliki tata kelola pemerintahan yang baik jika segalanya serba tertutup dan tidak mau mau dikoreksi.

"Inilah momentum untuk melakukan perbaikan-perbaikan di smua lini birokrasi kita agar mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Saya bersyukur ada kepedulian yang begitu besar, sekarang masyarakat tahu apa itu akuntabilitas, tahu apa itu tranparansi, tahu bagaimana melihat kinerja masing-masing instansi pemerintah," katanya.

Lihat juga: Jokowi: Yang Evaluasi Kinerja Menteri itu Adalah Presiden

Yuddy berharap agar jangan sampai anggaran yang diberikan setiap tahunnya tidak ada bekasnya, karena di dalam laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan dilihat bagaimana perencanaan anggaran dan kinerja organisasi serta individu terhadap capaiannya.

"Harus kelihatan dari penggunaan anggaran itu," kata Yuddy. (sur)