SK Kepengurusan Dicabut, Romy Siap Islah PPP
Aghnia Adzkia | CNN Indonesia
Jumat, 08 Jan 2016 11:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerbitkan Surat Keputusan (SK) pencabutan terkait pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya tahun 2014. Penerbitan ini menyusul putusan Mahkamah Agung yang meminta Yasonna mencabut SK PPP hasil Muktamar Surabaya. Mengomentari hal ini, Ketua PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy alias Romi menyambut baik ajakan islah dari sesepuh partai.
SK pencabutan telah diterima langsung Romi ditemani Wakil Sekjen Asrul Sani di Kantor Kemenkumhan, Jakarta, Jumat (8/1).
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Wakil Ketua Umum PPP Muktamar Bandung tahun 2011, Lukman Hakim Saifuddin, dan Rusli Efendi, Ketua DPP Bidang Politik hasil Muktamar Bandung.
"Dengan dicabutnya SK 28 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa SK Muktamar Bandung tidak berlaku maka SK yang Bandung berlaku kembali secara hukum karena itu yang dipanggil representasi dari dua kepengurusan," kata Arsul Sani.
Dengan terbitnya surat pencabutan dari Yasonna, maka seluruh produk hukum yang diterbitkan oleh PPP kubu Romi dan PPP hasil Muktamar Jakarta kubu Djan Faridz menjadi tidak sah.
"Kepengurusan DPP Surabaya dan produk hukum yang merupakan produk musayawarah daerah dan tingkat ranting yang dihasilkannya tidak berlaku dan diserahkan ke DPP Pusat di Bandung," kata Romi.
Menurutnya, pencabutan SK kepengurusannya menjadi momentum rekonsiliasi konflik partai dengan kubu Djan Faridz.
"Tentu akan ada langkah lanjutan organisatoris ataupun politik yang terkait dan karena posisi Pak Suryadharma Ali yang berhalangan sebagai ketua umum tentu tugas selanjutnya akan dijalankan oleh Waketum Pak Lukman Hakim," kata Romi.
Suryadharma kini terjerat kasus korupsi haji dan mendekam di rutan. Senin pekan depan ia akan menjalani sidang vonis.
Sementara itu, Lukman Hakim yang hadir dalam pertemuan pun menyerukan perdamaian pada kader partai berlambang kabah ini. "Kami berharap dengan pencabutan ini seperti blessing in disguise yang diharapkan momentum bersatu kembali dengan tidak disahkannya Jakarta dan Surabaya maka satu-satunya yang menjalankan ya Muktamar Bandung," kata Lukman. (bag)
SK pencabutan telah diterima langsung Romi ditemani Wakil Sekjen Asrul Sani di Kantor Kemenkumhan, Jakarta, Jumat (8/1).
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Wakil Ketua Umum PPP Muktamar Bandung tahun 2011, Lukman Hakim Saifuddin, dan Rusli Efendi, Ketua DPP Bidang Politik hasil Muktamar Bandung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kepengurusan DPP Surabaya dan produk hukum yang merupakan produk musayawarah daerah dan tingkat ranting yang dihasilkannya tidak berlaku dan diserahkan ke DPP Pusat di Bandung," kata Romi.
Suryadharma kini terjerat kasus korupsi haji dan mendekam di rutan. Senin pekan depan ia akan menjalani sidang vonis.
Sementara itu, Lukman Hakim yang hadir dalam pertemuan pun menyerukan perdamaian pada kader partai berlambang kabah ini. "Kami berharap dengan pencabutan ini seperti blessing in disguise yang diharapkan momentum bersatu kembali dengan tidak disahkannya Jakarta dan Surabaya maka satu-satunya yang menjalankan ya Muktamar Bandung," kata Lukman. (bag)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK