PPP Muktamar Bandung Bakal Gelar Muktamar Islah

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Bandung Lukman Hakim Saifuddin mengatakan akan menggelar muktamar islah untuk menyatukan kepengurusan kubu muktamar Surabaya dan Jakarta. Lukman meminta kesediaan dua pimpinan dari dua kubu yakni Romahurmuziy alias Romy dan Djan Faridz untuk kooperatif menyerukan perdamaian pada kadernya.

Mukmatar islah diadakan menyusul Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait pencabutan pengesahan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya. 

"Kami pengurus hasil Muktamar Bandung akan berkoordinasi untuk mengadakan muktamar islah untuk menyatukan unsur PPP dan kembali mentap masa depan," kata Lukman usai bertemu dengan Yasonna di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (8/1).

Lihat juga: SK Kepengurusan Dicabut, Romy Siap Islah PPP

Lukman belum dapat menentukan lokasi dan waktu muktamar islah ini akan digelar. Menteri Agama ini mengatakan akan berkoordinasi dengan pengurus di cabang dan wilayah.

"Tentu akan bekerja kolektif kolegial untuk mengantarkan partai ke muktamar islah dan kami satukan kembali," ujarnya.

Lukman mewakili Ketua Umum PPP Muktamar Bandung Suryadharma Ali yang tengah mendekam di jeruji besi lantaran korupsi, mengimbau dua pihak untuk menjalin komunikasi untuk rekonsiliasi konflik internal.

Lihat juga: PPP Djan Sambangi Kemenkumhan Klarifikasi SK Kubu Romi

Ketika ditanya soal arahan untuk Djan Faridz, Lukman pun mengatakan supaya mengikuti muktamar islah dan menyatukan kembali PPP.

Tanggal 7 Januari 2015, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerbitkan Surat Keputusan (SK) pencabutan terkait pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya tahun 2014. Penerbitan ini menyusul putusan Mahkamah Agung yang meminta Yasonna mencabut SK PPP hasil Muktamar Surabaya.

SK pencabutan telah diterima langsung oleh Ketua PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy alias Romi ditemani Wakil Sekjen Asrul Sani di Kantor Kemenkumhan, Jakarta, Jumat (8/1). Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Wakil Ketua Umum PPP Muktamar Bandung tahun 2011, Lukman Hakim Saifuddin, dan Rusli Efendi, Ketua DPP Bidang Politik hasil Muktamar Bandung.