Jokowi Minta Erick Thohir Berantas Oknum Proyek Asian Games

Resty Armenia | CNN Indonesia
Selasa, 12 Jan 2016 05:01 WIB
Anggaran Asian Games 2018 akan disalurkan kepada Kementerian PU-PR, Kemenpora, dan Indonesian South East Asian Games Organizing Committee (INASGOC).
Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir usai melakukan pertemuan di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11). (CNN Indonesia/M. Arby Rahmat)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memastikan tidak ada oknum yang menyalahgunakan anggaran negara di gelaran Asian Games 2018.

Bos klub sepakbola Inter Milan itu menuturkan, kepanitiaan perhelatan Asian Games akan dikaji langsung oleh Presiden Jokowi, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

"Itu kan tadi jelas, satu, APBN ini tidak boleh disalahgunakan. Itu tadi Menko juga bicara waktu rapat tadi pagi. Karena kalau APBN di kemudian hari ada masalah, pasti yang kena semua. Apalagi ini uang rakyat," ujar Erick di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/1).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Menpora, kata Erick, anggaran Asian Games 2018 akan disalurkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun lokasi (venue), Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bekerjasama dengan Saklak Prima dan pihak lainnya untuk mempersiapkan atlet, serta Indonesian Asian Games Organizing Committee (INASGOC) untuk penyelenggaraan acara.

"Untuk penyelenggaraan itu ke INASGOC, karena yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Asian Games itu INASGOC. Tentu INASGOC juga wajib mencari, tidak hanya dana pemerintah, tapi juga sponsor. Sponsor kan privat dan publik," katanya.

Tak hanya itu, lanjut Erick, pemerintah juga akan bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lembaga lainnya untuk mengawasi penggunaan anggaran.

"Kalau swasta nanti ada internal auditor seperti PricewaterhouseCoopers (PwC) dan lain-lain, untuk publik Kementerian Sosial dan media biasa yang mengawasi. Saya rasa mengenai ini bagus lah," ujarnya. (ags)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER