Sesepuh PPP Dorong Muktamar Islah Guna Atasi Konflik Internal

Jakarta, CNN Indonesia -- Sesepuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menginginkan agar digelar Muktamar Islah guna menyelesaikan konflik internal yang melibatkan kubu Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta.

Keinginan tersebut telah disampaikan secara langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung, Emron Pangkapi kepada Presiden Joko Widodo.

Emron menuturkan, ia melapor kepada Presiden bahwa PPP memerlukan forum untuk melakukan konsolidasi nasional dalam sebuah perhelatan Muktamar Islah. Alasannya, dalam 1,5 tahun ini PPP mengalami gejolak dan konflik internal yang tidak menguntungkan partai secara nasional.

Selain itu, papar Emron, legalisasi Muktamar Surabaya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)per 7 Januari 2016 dinyatakan dicabut.

"Sementara Muktamar Jakarta yang diselenggarakan Oktober 2014 yang melahirkan kepemimpinan di bawah Djan Faridz karena berdasarkan Sidang Mahkamah Partai tak memenuhi kaidah-kaidah muktamar. Karena itu, Muktamar Jakarta pun sampai hari ini tak mendapat pengesahan dari pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini, Menkumham," ujar Emron di Istana Merdeka, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (12/1).

Oleh karena itu, lanjut Emron, satu-satunya keabsahan PPP adalah dengan dilakukannya Muktamar VII yang diselenggarakan di Bandung dengan Sekretaris Jenderal Muhammad Romahurmuziy, karena Suryadharma Ali kemarin dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Emron menuturkan, tadi malam Dewan Pimpinan Pusat PPP bersama pimpinan majelis-majelis menggunakan peraturan organisasi dan Anggaran Dasar (AD) partai memutuskan orang-orang yang mengisi kekosongan jabatan ketua umum yang terdiri dari empat orang wakil ketua umum, di antaranya dirinya sendiri, Suharso Monoarfa, Lukman Hakim, dan Azrul Azwar.

"Tadi malam diputuskan menjadi Plt Ketum PPP dengan tugas pokok menyelenggarakan Muktamar Islah yang pesertanya seluruh kader partai Muktamar Surabaya dan kader Muktamar Jakarta," katanya.

Ia melanjutkan, "Kami laporkan Muktamar Islah ini dan telah mendapat restu. Insya Allah diselenggarakan selambatnya dua kali 14 hari terhitung hari ini. Insya Allah pada Januari Muktamar Islah dengan melibatkan Pak Djan dan kawan-kawan, karena kader di sana adalah kawan kami juga. Insya Allah Muktamar Islah terlaksana," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Zarkasih Noer menyampaikan, sebelum bertemu Presiden Jokowi, para sesepuh sempat bertemu dengan Djan di ruang tunggu. Ia mengaku banyak berbincang dengan Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta itu.

"Kami katakan, memang dari segi hukum debatable, jadi harus diselesaikan secara politis, tak lain dan tak bukan, kita islah. Harus ada Muktamar Islah yang sifatnya damai, sejuk, bagaimana menatap partai ke depan," katanya.

Zarkasih berpandangan, berdasarkan pembicaraannya dengan Djan tadi, ia belum bisa menyimpulkan apakah Djan akan menyanggupi Muktamar Islah atau tidak. "Kami serahkan saja perkembangannya. Saya yakin lah, sama-sama punya pemikiran baik untuk partai. Presiden harus dilaksanakan Muktamar Islah ini. Tak terganggu gaduhnya politik," ujarnya.

Zarkasih pun memastikan, jika nantinya ada Muktamar Islah, pihaknya akan tetap mendukung pemerintah, sebagaimana yang telah menjadi komitmen Ketua Umum PPP Muktamar Surabaya Muhammad Romahurmuziy. (ags)