KPK Siap Klarifikasi Penggeledahan Bersenjata di Hadapan DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap apabila dipanggil oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengklarifikasi proses penggeledahan ruang anggota dewan pada Jumat (15/1) lalu.

"Siap saja. Kami akan menjelaskan semua prosedur yang ada," kata Yuyuk saat konferensi pers di KPK, Jakarta, Senin (18/1).

Kendati demikian, Yuyuk enggan berkomentar menanggapi perilaku Fahri Hamzah yang terkesan menghalangi penggeledahan. Dari penggeledahan pada Jumat lalu, ia mengatakan KPK telah mengantongi sejumlah dokumen dan barang juga data elektronik.

Lihat juga: Klarifikasi Penggeledahan Bersenjata, DPR Undang Polri-KPK

Soal penggeledahan dengan pengamanan Brimob pada pekan lalu, Yuyuk kembali menegaskan pihaknya telah mengikuti prosedur yang ada. Ia menjelaskan keterlibatan Brimob bukan pertama kalinya dalam kegiatan KPK.

Ia menuturkan, penggunaan petugas bersenjata juga dilakukan oleh penegak hukum lainnya saat menggeledah sejumlah tempat untuk beragam kasus. Prosedur tersebut telah termaktub dalam Pasal 127 dan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Siang ini, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan jajarannya akan mengundang Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengklarifikasi proses penggeledahan ruang anggota dewan pada Jumat (15/1) lalu.

Lihat juga: Diprotes Fahri Hamzah, KPK Klaim Kantongi Surat Geledah DPR

Undangan kepada Kapolri dan pimpinan KPK merupakan salah satu hasil rapat pimpinan DPR bersama seluruh pimpinan fraksi siang tadi.

"Kami menyayangkan penggeledahan penyidik KPK yang dilengkapi pengamanan bersenjata laras panjang. Ini simbol demokrasi Indonesia, tidak boleh dicoreng dengan senjata laras panjang," ujar Ade Komarudin di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Senin (18/1).

Rencananya, pimpinan DPR akan membahas masalah penggeledahan bersama Kapolri dan KPK pada pekan depan. Selain itu, DPR juga akan mengundang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sutiyoso.

Lihat juga: KPK Selalu Libatkan Brimob Bersenjata dalam Penggeledahan

"Untuk membahas pengamanan kompleks DPR sebagai objek vital negara," katanya. (pit)