Tak Semua Bus Hibah dan APTB Beroperasi di Jalur Transjakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Transjakarta secara total akan mendapatkan hibah 800 unit bus yang berasal dari Kementerian Perhubungan dan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB). Namun nyatanya tidak semua bus-bus itu akan mengaspal di jalur Transjakarta.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan 400 dari 600 bus hibah Kemenhub akan dioperasikan di luar jalur Transjakarta, sementara 200 sisanya akan beroperasi di jalur Transjakarta.

Sedangkan 200 bus APTB pun akan bernasib seperti 200 bus hibah Kemenhub yaitu berjalan di jalur Transjakarta. "Nanti yang 200 dari Kemenhub itu akan dilihat rent off-nya di tiap-tiap jalur/koridor," kata Andri saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/1).

Rent off yang dimaksud Andri adalah jumlah maksimal bus-bus yang beroperasi di tiap-tiap koridor. Misalkan di koridor 1 rent off-nya 70 tapi baru tersedia 50 bus maka akan ditambahkan 20 bus hibah.

Lihat juga: Gabung dengan Transjakarta, APTB Disiapkan untuk Rute Gemuk

Sementara 200 bus sisanya yang berasal dari APTB "terpaksa" harus berjalan di jalur Transjakarta. Andri menjelaskan bus-bus tersebut belum memiliki izin jalan dari Kemenhub dan menyebabkan mereka tak bisa dioperasikan di jalur yang mengangkut penumpang dari kawasan penyangga Jakarta.

"Bus itu baru mendapat izin dari Dinas Perhubungan Bekasi dan Dinas Perhubungan DKI, jadi dari pada bermasalah lebih baik kami ambil saja karena DKI kan kewenangan kami," kata Andri.

Beralih ke 400 bus hibah Kemenhub, bus-bus itu akan dioperasikan ke rute yang sebelumnya dipegang oleh APTB, yaitu Bogor, Depok, Bekasi, hingga Tangerang. Itulah kenapa bus-bus itu dioperasikan oleh Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) yang juga membawahi bus Transjabodetabek.

Lihat juga: TransJakarta Tambah Amunisi 600 Bus dari Kemenhub

Yang perlu ditekankan oleh masyarakat, lanjut Andri, adalah mereka tak perlu khawatir dengan biaya pemakaian bus-bus tersebut. Andri menegaskan jika semua proses di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) selesai maka sistem pembayaran Rupiah per Kilometer akan bisa diterapkan.

"Jadi tarifnya Rp 3500 sampai kalian teler," ujarnya.

Sebelumnya Direktur Utama PPD Pande Putu Yasa menjelaskan bahwa bus-bus itu tak akan bisa langsung digunakan. Kemungkinan besar bus itu baru bisa digunakan pada awal Februari 2016.

Sebagai catatan, PPD adalah operator yang mengoperasikan bus-bus Transjabodetabek dan 600 bus hibah dari Kemenhub tersebut akan digunakan untuk menambah amunisi bus Transjabodetabek.

"Jadi akan tergantung pada kecepatan pengurusan suratnya, jika cepat maka Februari semua bisa jalan," katanya. (bag)