BKD Proses Penyelewengan dalam Bus Penjemput PNS Jakarta
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Sabtu, 23 Jan 2016 04:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta akan memproses berbagai penyelewengan yang terjadi di dalam bus jemputan pegawai negeri sipil. Penyelewengan yang diduga terjadi di dalam bus jemputan tersebut adalah diskriminasi dan pungutan liar.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan, jika memang ada, maka penyelewengan yang terjadi adalah pelanggaran disiplin.
"Jika itu benar terjadi maka itu termasuk pelanggaran disiplin, nanti akan kami proses," kata Agus saat dihubungi, Jumat (22/1).
Karena itu sanksi yang dikenakan juga sanksi disiplin PNS dari mulai sanksi ringan berupa teguran sampai sanksi berat berupa penurunan pangkat.
"Saya kira jika ada permainan uang maka bisa termasuk antara hukuman menengah atau berat," ujar Agus.
Sebelumnya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono mengatakan bahwa bus jemputan khusus PNS DKI aka dihapuskan. Pemberhentian operasi bus tersebut akan dimulai senin pekan depan.
Salah satu alasan yang dijadikan dasar menghentikan operasional bus tersebut adalah banyaknya protes yang dilakukan oleh para PNS itu sendiri.
"Sebagian karyawan protes, mereka yang pulang pukul 16.00 WIB harus mengantri dari pukul 15.30 dengan alasan takut ketinggalan bus," kata Heru.
Akibatnya PNS yang lembur banyak tak mendapat bus jemputan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga mengakui jika keberadaan bus tersebut berimbas pada kinerja para PNS.
Menurutnya banyak PNS saat waktu pulang, pukul 16.00 WIB, sudah duduk manis di bus jemputan. Padahal, pukul 16.00 WIB itu mesin absensi untuk pulang baru diaktifkan.
"Jam 15.00 WIB mereka salat, tapi setelah itu mereka malah sudah siap-siap pulang dan duduk di dalam bus karena pukul 16.00 WIB busnya jalan," kata Ahok. (sur)
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan, jika memang ada, maka penyelewengan yang terjadi adalah pelanggaran disiplin.
"Jika itu benar terjadi maka itu termasuk pelanggaran disiplin, nanti akan kami proses," kata Agus saat dihubungi, Jumat (22/1).
Karena itu sanksi yang dikenakan juga sanksi disiplin PNS dari mulai sanksi ringan berupa teguran sampai sanksi berat berupa penurunan pangkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono mengatakan bahwa bus jemputan khusus PNS DKI aka dihapuskan. Pemberhentian operasi bus tersebut akan dimulai senin pekan depan.
Salah satu alasan yang dijadikan dasar menghentikan operasional bus tersebut adalah banyaknya protes yang dilakukan oleh para PNS itu sendiri.
Akibatnya PNS yang lembur banyak tak mendapat bus jemputan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga mengakui jika keberadaan bus tersebut berimbas pada kinerja para PNS.
Menurutnya banyak PNS saat waktu pulang, pukul 16.00 WIB, sudah duduk manis di bus jemputan. Padahal, pukul 16.00 WIB itu mesin absensi untuk pulang baru diaktifkan.
"Jam 15.00 WIB mereka salat, tapi setelah itu mereka malah sudah siap-siap pulang dan duduk di dalam bus karena pukul 16.00 WIB busnya jalan," kata Ahok. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK