Ahok: Bus PNS Dihilangkan karena Banyak Penyelewengan
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Jumat, 22 Jan 2016 10:23 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan rencana penghapusan operasional bus jemputan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta harus direalisasikan. Alasan utama penghapusan tersebut, kata Ahok, adalah banyaknya penyelewengan yang terjadi dalam bus tersebut.
"Ini PNS muda didiskriminasi oleh PNS (senior) yang sudah duduk, dia merasa kursi itu milik dia. Ini sudah ngelunjak," kata Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/1).
Ahok menyatakan para PNS senior yang sering menggunakan bus jemputan tersebut memiliki grup sendiri yang isinya adalah bentuk penyelewengan. Selain PNS muda yang didiskriminasi, penumpang biasa yang ingin menaiki bus tersebut pun mengalami hal yang sama.
Para penumpang biasa tersebut, kata Ahok, malah dimintai uang ongkos oleh para PNS senior padahal bus tersebut bisa digunakan secara gratis.
Selain itu, temuan yang didapat Ahok selanjutnya adalah adanya iuran yang ditarik dari para penumpang di dalam bus tersebut, termasuk para PNS.
"Ada iuran bulanan Rp 75 ribu sampai Rp 100 ribu, ini brengseknya luar biasa," kata Ahok.
Sayangnya, Ahok mengungkapkan dirinya belum mengetahui untuk apa uang iuran tersebut ditarik. Yang pasti uang tersebut bukanlah untuk para supir bus karena mereka juga sudah diberi gaji oleh Pemprov DKI.
Sebelumnya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pemberhentian operasi bus tersebut akan dimulai pekan depan, tepatnya Senin (25/1).
Salah satu alasan yang dijadikan dasar menghentikan operasional bus tersebut adalah banyaknya protes yang dilakukan oleh para PNS itu sendiri. "Sebagian karyawan protes, mereka yang pulang pukul 16.00 WIB harus mengantri dari pukul 15.30 dengan alasan takut ketinggalan bus," kata Heru saat dihubungi Kamis malam (21/1).
"Saat itu terjadi, akibarnha adalah pegawai yang bekerja overtime (sampai 18.00) protes karena tak mendapatkan jemputan." (obs)
"Ini PNS muda didiskriminasi oleh PNS (senior) yang sudah duduk, dia merasa kursi itu milik dia. Ini sudah ngelunjak," kata Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/1).
Ahok menyatakan para PNS senior yang sering menggunakan bus jemputan tersebut memiliki grup sendiri yang isinya adalah bentuk penyelewengan. Selain PNS muda yang didiskriminasi, penumpang biasa yang ingin menaiki bus tersebut pun mengalami hal yang sama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, temuan yang didapat Ahok selanjutnya adalah adanya iuran yang ditarik dari para penumpang di dalam bus tersebut, termasuk para PNS.
Sayangnya, Ahok mengungkapkan dirinya belum mengetahui untuk apa uang iuran tersebut ditarik. Yang pasti uang tersebut bukanlah untuk para supir bus karena mereka juga sudah diberi gaji oleh Pemprov DKI.
Sebelumnya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pemberhentian operasi bus tersebut akan dimulai pekan depan, tepatnya Senin (25/1).
Salah satu alasan yang dijadikan dasar menghentikan operasional bus tersebut adalah banyaknya protes yang dilakukan oleh para PNS itu sendiri. "Sebagian karyawan protes, mereka yang pulang pukul 16.00 WIB harus mengantri dari pukul 15.30 dengan alasan takut ketinggalan bus," kata Heru saat dihubungi Kamis malam (21/1).
"Saat itu terjadi, akibarnha adalah pegawai yang bekerja overtime (sampai 18.00) protes karena tak mendapatkan jemputan." (obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK