Ical Tetapkan Dua Kriteria Calon Ketua Umum Partai Golkar
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Senin, 25 Jan 2016 13:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau Aburizal Bakrie (Ical) menyebut ada dua kriteria untuk menjabat sebagai posisi tertinggi di partainya. Hal itu disampaikannya menyikapi apabila rapat pimpinan nasional akhirnya memutuskan akan menggelar musyawarah nasional luar biasa.
Menurutnya, kader yang ingin maju dalam bursa pemilihan ketua umum harus mampu melihat dan mengerti masalah perpolitikan di Indonesia. Kemampuan itu nantinya yang membawa partai beringin dapat menyelesaikan masalah-masalah politis.
"Dia juga dapat diterima seluruh pemegang hak suara," ujar Ical di Gedung Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (25/1).
Adapun pemegang hak suara di Partai Golkar adalah para Ketua Dewan Pimpinan Daerah I, Dewan Pimpinan Daerah II, Dewan Pimpinan Pusat, dan organisasi sayap. Dengan demikian pemilik suara dalam pemilihan ketua umum di forum Munas berjumlah 549 suara.
Namun, dia enggan menjawab saat ditanyai akan maju atau tidaknya kembali dalam bursa pemilihan ketua umum apabila munaslub benar-benar akan diselenggarakan sebelum bulan Ramadan 2016. Dia juga enggan menyebutkan, siapakah di antara para kader yang memenuhi dua kriteria mendasar tersebut.
"Banyak ya pertanyaannya," katanya sembari tertawa.
Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Firman Soebagyo mengatakan, kader yang mau mencalonkan diri sebagai ketua umum harus memenuhi penilaian prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT). Selain itu, juga memiliki popularitas dan pengalaman perpolitikan yang cukup.
"Bukan hanya di DPR. Tapi seperti kemarin ada juga gubernur yang mau mencalonkan diri. Kalau popularitas kurang, ya repot," kata Firman Soebagyo.
Sejumlah nama pun disebutkan. Mereka adalah Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Ade Komarudin, Azis Syamsuddin, dan Nurdin Halid. Kemudian, Wakil Ketua MPR Mahyudin, Airlangga Hartanto, Priyo Budi Santoso, dan MS Hidayat.
Firman berpendapat, kader yang mau menjadi ketua umum juga harus memiliki kekuatan di bidang finansial. Menurutnya, hal itu disebabkan perlunya pembiayaan untuk semua aktivitas kepartaian.
"Kalau mau mencalonkan diri, pasti sudah siap dengan itu (finansial). Jangan sampai kesiapan semu," tuturnya.
Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, munaslub dapat diselenggarakan apabila disetujui 2/3 dari pimpinan daerah se Indonesia. Kemarin, sebanyak 21 DPD I menolak diselenggarakannya Munaslub.
Namun, mereka menyerahkan pengambilan keputusan ke dewan pimpinan pusat Partai Golkar. Keputusan akan dilakukannya munaslub atau tidak, akan ditentukan malam ini sebelum penutupan rapimnas. (obs)
Menurutnya, kader yang ingin maju dalam bursa pemilihan ketua umum harus mampu melihat dan mengerti masalah perpolitikan di Indonesia. Kemampuan itu nantinya yang membawa partai beringin dapat menyelesaikan masalah-masalah politis.
"Dia juga dapat diterima seluruh pemegang hak suara," ujar Ical di Gedung Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (25/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Firman Soebagyo mengatakan, kader yang mau mencalonkan diri sebagai ketua umum harus memenuhi penilaian prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT). Selain itu, juga memiliki popularitas dan pengalaman perpolitikan yang cukup.
"Bukan hanya di DPR. Tapi seperti kemarin ada juga gubernur yang mau mencalonkan diri. Kalau popularitas kurang, ya repot," kata Firman Soebagyo.
Sejumlah nama pun disebutkan. Mereka adalah Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Ade Komarudin, Azis Syamsuddin, dan Nurdin Halid. Kemudian, Wakil Ketua MPR Mahyudin, Airlangga Hartanto, Priyo Budi Santoso, dan MS Hidayat.
Firman berpendapat, kader yang mau menjadi ketua umum juga harus memiliki kekuatan di bidang finansial. Menurutnya, hal itu disebabkan perlunya pembiayaan untuk semua aktivitas kepartaian.
"Kalau mau mencalonkan diri, pasti sudah siap dengan itu (finansial). Jangan sampai kesiapan semu," tuturnya.
Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, munaslub dapat diselenggarakan apabila disetujui 2/3 dari pimpinan daerah se Indonesia. Kemarin, sebanyak 21 DPD I menolak diselenggarakannya Munaslub.
Namun, mereka menyerahkan pengambilan keputusan ke dewan pimpinan pusat Partai Golkar. Keputusan akan dilakukannya munaslub atau tidak, akan ditentukan malam ini sebelum penutupan rapimnas. (obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK