Jakarta, CNN Indonesia -- Kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono menyambut baik rencana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pihak Aburizal Bakrie. Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol Priyo Budi Santoso berpendapat kisruh dualisme kepemimpinan Partai Golkar dapat diselesaikan melalui forum munaslub.
Dia tak mempermasalahkan siapa kah nantinya yang akan menyelenggarakan munaslub. Menurutnya, munaslub harus berjalan secara demokratis dan melibatkan kedua belah pihak.
"Kalau Munas Riau sebagai patokan silakan saja. Kami bisa menerima sebagai kompromi," ujar Priyo Budi Santoso, di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Selasa (26/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Munas Riau 2009, Agung Laksono tercatat sebagai Wakil Ketua Umum dan Priyo Budi Santoso menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat.
Dia mengapresiasi pernyataan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, yang tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai Ketua Umum. Karenanya, dia mendukung diselenggarakannya Munaslub paling lambat pada Juni 2016.
Dia meyakini hal itu dapat dilakukan karena sudah samanya keinginan dua belah kubu menyelesaikan konflik dualisme kepemimpinan.
"Saatnya bergandengan tangan. Munaslub jadi ajang rekonsiliasi total. Tidak ada kubu-kubuan dan saatnya menyudahi konflik," katanya.
Sambutan baik atas rencana penyelenggaraan Munaslub juga diberikan Sekretaris Jenderal kubu Agung Laksono, Zainudin Amali. Menurutnya, pemerintah dapat mengeluarkan surat pengesahan sementara atas kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009.
"Kepengurusan Riau nantinya bisa diberi limitasi waktu melaksanakan Munas, paling lambat Juni 2016. Di dalamnya tentu harus mengikutsertakan semua pihak," kata Zainudin Amali.
Dia mengatakan pihaknya dapat menerima penyelenggaraan Munaslub karena adanya kepastian dilibatkanya kedua belah pihak yang berseteru. Hal itu terlihat dari hadirnya Wakil Presiden sekaligus Ketua Tuim Transisi Golkar Jusuf Kalla di penutupan rapimnas kemarin.
"Ada tim transisi yang memandu agar Munas adil, transparan, akuntabel dan demokratis," ucapnya.
Di penutupan rapimnas kemarin (25/1), hadir pula Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Dia mengatakan dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat keputusan pengesahan kepengurusan Golkar yang bersifat rekonsiliasi.
(obs)