Kepala BIN: Ada Oknum yang Tak Ingin Din Minimi Dapat Amnesti

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso menyebutkan, ada oknum yang tidak ingin bekas anggota Gerakan Aceh Merdeka yang turun gunung dan menyerahkan diri, Nurdin Ismail alias Din Minimi, mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo.

Sutiyoso menjelaskan, Presiden telah memutuskan untuk memberikan amnesti kepada Din, sehingga pihak lain tidak perlu memperdebatkan lagi mengenai hal itu. Ia meminta publik untuk tidak mempercayai adanya ancaman yang menyebutkan warga akan mengangkat senjata jika Din diberi amnesti.

Pilihan Redaksi Polri Verifikasi 120 Anggota Din Minimi Untuk Berikan Amnesti Panglima TNI Dukung Amnesti Din Minimi Amnesti Terjamin, Polri Ingin Din Minimi Tetap Diproses Hukum Menteri Luhut Tanggapi Din Minimi, KPK Tak Harus Awasi Aceh

"Jangan percaya itu, hanya oknum saja itu. Orang Aceh yang saya terima itu memberikan apresiasi, terima kasih luar biasa karena diselesaikan dengan cara damai," ujar Sutiyoso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/1).

Sutiyoso menegaskan, BIN tidak akan terpengaruh oleh ancaman tersebut. "Tidak akan (terpengaruh). Kami tahu siapa yang menggerakkan orang itu," katanya.

Meski demikian, ia enggan nama oknum tersebut. Yang jelas, menurutnya, ancaman tersebut terbilang sangat sedikit dan tidak akan mengganggu keamanan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly telah menulis permohonan amnesti untuk Presiden, sebelum akhirnya diteruskan sang kepala negara kepada anggota DPR. Ia mengaku memberikan masukan-masukan kepada Yasonna dan Presiden.

Presiden Jokowi sebelumnya menjamin akan memberikan amnesti kepada Din.

"Saya minta Menkopolhukam pimpin koordinasi ini dan terus akan memutuskan apa yang harus dikerjakan. Proses pemberian amnesti, sejak awal, juga ke Kepala BIN, akan kita berikan. Tapi juga kita lihat masalah hak asasi manusia dan produk hukum yang ada. Tapi intinya, akan diberikan amnesti," ujar sang kepala negara dalam rapat terbatas. (obs)