Polri-TNI Diminta Atasi Konflik Horizontal Tanpa Berselisih
Utami Diah Kusumawati | CNN Indonesia
Jumat, 29 Jan 2016 14:23 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta personel Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) lebih mengutamakan tindakan untuk mengatasi konflik horizontal ketimbang terus berselisih. Jokowi meminta untuk tidak ada lagi kasus perselisihan kedua lembaga tersebut.
Sementara konflik horizontal yang dimaksud Jokowi di antaranya kerusuhan di Poso, Sulawesi Tengah, penanggulangan pemadaman kebakaran hutan, evakuasi eks Gafatar serta penanggulangan aksi teror di MH Thamrin yang menyebabkan tujuh orang tewas dan puluhan lain terluka.
"Perkuat sinergi, hilangkan kompartementalisasi, dan kompetisi sektoral. Tidak ada lagi kasus perselisihan TNI-Polri yang berujung kepada kekerasan fisik antar anggota“ kata Jokowi hari ini, Jumat (29/1).
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dalam acara rapat pimpinan TNI-Polri 2016 di Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jumat (29/1). Jokowi menjelaskan, penguatan sinergi mesti dilakukan antara TNI-Polri secara terstruktur, yakni dengan pendidikan dan latihan bersama, gelar pengamanan hingga operasi gabungan.
Kawal Pertumbuhan Ekonomi
Tak hanya meningkatkan sinergi dalam pengamanan, Jokowi memerintahkan TNI-Polri untuk turut mengawal program prioritas pemerintah, terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Pemerintah fokus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,3 persen tahun 2016 sehingga dapat membuka banyak lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran, " kata Jokowi.
Pemerintah, kata Jokowi, juga akan berkonsentrasi kepada menyelesaikan persoalan ketimpangan ekonomi sehingga pembangunan infrastruktur bisa ditingkatkan menjadi Rp311 Triliun atau meningkat sebanyak 76,2 persen.
Hal itu akan diwujudkan dengan mempercepat pembangunan jalan tol Sumatra, bendungan, pelabuhan, dan pembangunan kereta trans Sulawesi.
"Untuk itu seluruh jajaran TNI-Polri harus paham ke mana kita melangkah dan menyiapkan langkah antisipasinya," tutur Jokowi.
Jokowi meminta kepada jajaran TNI-Polri untuk memerangi dan memberantas segala bentuk pungutan liar baik di pelabuhan, bandara dan pabrik.
"Lakukan tindakan tegas terhadap para mafia atau kartel baik pangan, energi, penangkapan ikan ilegal, penambangan ilegal, dan pembalakan hutan ilegal," ujarnya. (rdk)
Sementara konflik horizontal yang dimaksud Jokowi di antaranya kerusuhan di Poso, Sulawesi Tengah, penanggulangan pemadaman kebakaran hutan, evakuasi eks Gafatar serta penanggulangan aksi teror di MH Thamrin yang menyebabkan tujuh orang tewas dan puluhan lain terluka.
"Perkuat sinergi, hilangkan kompartementalisasi, dan kompetisi sektoral. Tidak ada lagi kasus perselisihan TNI-Polri yang berujung kepada kekerasan fisik antar anggota“ kata Jokowi hari ini, Jumat (29/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kawal Pertumbuhan Ekonomi
"Pemerintah fokus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,3 persen tahun 2016 sehingga dapat membuka banyak lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran, " kata Jokowi.
Pemerintah, kata Jokowi, juga akan berkonsentrasi kepada menyelesaikan persoalan ketimpangan ekonomi sehingga pembangunan infrastruktur bisa ditingkatkan menjadi Rp311 Triliun atau meningkat sebanyak 76,2 persen.
Hal itu akan diwujudkan dengan mempercepat pembangunan jalan tol Sumatra, bendungan, pelabuhan, dan pembangunan kereta trans Sulawesi.
"Untuk itu seluruh jajaran TNI-Polri harus paham ke mana kita melangkah dan menyiapkan langkah antisipasinya," tutur Jokowi.
Jokowi meminta kepada jajaran TNI-Polri untuk memerangi dan memberantas segala bentuk pungutan liar baik di pelabuhan, bandara dan pabrik.
"Lakukan tindakan tegas terhadap para mafia atau kartel baik pangan, energi, penangkapan ikan ilegal, penambangan ilegal, dan pembalakan hutan ilegal," ujarnya. (rdk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK