PPP Pilih Islah Tanpa Muktamar

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Habil Marati mengatakan, penyelenggaraan muktamar hanya membuat konflik di internal partai makin melebar. Pihaknya lebih memilih islah tanpa muktamar untuk menghindari kekacauan.

"Metodologi kami itu menghindari muktamar islah. Konflik di elit ini jangan dibawa ke bawah, nanti akan jadi chaos," kata Habil usai menyambangi kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (29/1).

Lihat juga: Arsul Minta Jatah Kursi Menteri PPP Tak Diberikan ke Golkar

Dia mengatakan, muktamar dinilai tidak efisien dan membutuhkan waktu lama. Sementara peserta yang begitu banyak khawatir tidak terkendali saat muktamar. Pelaksanaan islah, menurutnya, tidak melanggar putusan MA.

"Kenapa (Islah tanpa Muktamar) karena di bawah ini cuma 1500 pesertanya, sekarang jadi 3500 karena ada DPD, DPC, apalagi karena Pak Romi telah mengubah nomenklatur. Ini bisa jadi chaos," ujar Habil.

Lihat juga: Dorong Islah Partai, Politikus Senior PPP Temui Luhut

Dia mengatakan, tim adhoc yang terdiri dari 18 pengurus pusat PPP hasil Muktamar Jakarta menyatakan bersedia memfasilitasi islah tanpa menggelar Muktamar. Hasil putusan Mahkamah Agung (MA) telah mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta.

"Kami menawarkan solusi, menggunakan pintu masuk Muktamar Jakarta untuk islah, putusan MA untuk islah," katanya. "Karena nanti (muktamar) ada potensi untuk digugat lagi."

Lihat juga: Tokoh PPP Ingin JK Buka Muktamar Islah

Dia menambahkan, dalam islah tersebut pihaknya akan mengakomodir kepentingan PPP hasil Muktamar Surabaya. Saat ini mereka belum membicarakan ketua umum. Baginya, persoalan tersebut akan dikembalikan kepada formatur yang disupervisi para politisi senior PPP.

"Formatur ini dipimpin Pak Dzan Faridz bersama-sama, disupervisi para senior untuk dikocong ulang. Kami sama Romy belum ketemu, tapi substansi sudah ketemu," katanya. (sip)