Bahkan konsolidasi antarparpol di KMP menurutnya masih terus dilakukan.
"KMP sebagai institusi ada strukturnya. Tidak akan bubar begitu saja," kata Mardani saat dihubungi, Kamis (4/2).
Apa yang terjadi saat ini di KMP di mana banyak parpol anggotanya berbalik mendukung pemerintah, adalah dinamika politik yang wajar. PKS pun mengaku akan menghormati keputusan setiap anggota KMP. PKS sendiri, kata Mardani, sejauh ini tetap konsisten berada di luar pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal berbeda sebelumnya disampaikan petingi parpol anggota KMP yang lain, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Menurutnya, secara de facto KMP saat ini telah bubar karena satu per satu parpol anggotanya mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Lihat juga:Gerindra: Koalisi Merah Putih Bubar |
Kurang lebih selama setahun, peta perpolitikan KMP berubah. Pada 2 September 2015, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan secara resmi dukungannya ke pemerintahan Jokowi-JK.
Disusul dengan deklarasi dukungan ke pemerintah oleh Ketua Presidium KMP Aburizal Bakrie. Ketua Umum Partai Golkar ini menyatakan dukungan itu diberikan sesuai dengan keputusan Rapimnas yang diselenggarakan pada 23-25 Januari 2015.
PPP kubu Djan Faridz memperpanjang daftar partai pendukung pemerintah. Djan mengatakan dukungan ke Jokowi diberikan berdasarkan keputusan dewan pengurus partai hasil Muktamar Jakarta yang diambil melalui Rapat Pimpinan nasional (Rapimnas), Jumat (29/1).
Elit PKS pun sempat berkunjung ke Istana Negara menemui Jokowi, Senin (21/12) lalu. Presiden PKS Sohibul Iman membantah dirinya akan membawa jajarannya merapat ke pemerintahan. Dia menegaskan PKS masih terikat dengan komitmen KMP. (sur)