Pembahasan RUU KPK Dinilai Akan Liar di DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan nantinya tidak ada jaminan hanya empat poin yang akan direvisi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Empat poin yang telah disepakat DPR untuk direvisi adalah pembentukan dewan pengawas KPK, kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), ditariknya kewenangan KPK dalam mengangkat penyelidik, penyidik dan penuntut umum independen dan penyadapan.

Wacana revisi UU KPK di DPR diusulkan dari 45 anggota dewan dan enam fraksi, yakni PDI Perjuangan (15), Partai NasDem (12), Partai Golkar (9), Partai Persatuan Pembangunan (4), Partai Hanura (3) dan Partai Kebangkitan Bangsa (2).

Pilihan Redaksi Tak Hadiri Rapat di DPR, Komisioner KPK Tolak Revisi UU DPR Sesalkan KPK Tolak Duduk Bareng Bahas RUU Jenderal Badrodin: KPK Harus Ada yang Mengawasi KPK Terancam Kehilangan Jaksa Penuntut Karena UU ASN

"DPR ini lembaga politik. Kami (Gerindra) khawatir kalau direvisi tidak ada jaminan tidak akan merembet kemana-mana," ujar Supratman Andi Agtas di diskusi "Senjakala KPK", Jakarta, Sabtu (6/2).

Liarnya pembahasan di DPR juga diakui Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua. Dia berpendapat masih adanya kemungkinan DPR akan merevisi hal-hal di luar empat poin yang telah disepakati.

"Momentumnya tak tepat, alasannya karena di DPR itu bola liar. Itu bisa kemana-mana," ujar Abdullah Hehamahua.

Dia pun memberikan contoh mengenai pembubaran Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), yang merupakan lembaga pemberantasan korupsi sebelum KPK. Mantan Wakil Ketua KPKPN ini mengatakan, tidak tercantum sebelumnya dalam draft pembentukan KPK, tentang pembubaran KPKPN.

"Tapi sampai di DPR, itu jadi bola liar dan kemudian KPKPN dibubarkan," tuturnya.

Menurutnya, apabila DPR dan pemerintah fokus menguatkan KPK, mereka dapat terlebih dahulu menyelesaikan pembahasan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar UU di Indonesia. Dia menilai akan terjadi tumpang-tindih apabila UU KPK direvisi saat ini, sementara KUHP baru selesai dibahas dua atau tiga tahun mendatang.

Selain itu, dia juga meminta agar DPR menyelesaikan pembahasan atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal itu berkaitan dengan poin diberikannya kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan ditariknya kewenangan KPK mengangkat penyelidik dan penyidik independen.

"Jadi kalau sudah jelas (KUHP dan KUHAP) baru di-break down ke bawah, termasuk UU KPK," katanya. (les/les)