Pemerintah Bantah Pendirian Kantor Gerakan Pembebasan Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah, melalui Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, membantah adanya pendirian kantor Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for West Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

"Saya sudah konfirmasi ke Menko Polhukam, tidak benar mereka membuka perwakilan yang katanya didukung untuk gerakan papua merdeka," ujar Johan di Jakarta, Rabu (17/2).

Johan menuturkan, pemerintah tidak menyetujui upaya-upaya memisahkan Papua dari Indonesia.

Ia berkata, wacana kemerdekaan Papua seharusnya mulai terkikis karena pemerintah sudah menggunakan pendekatan persuasif kepada kelompok separatis di daerah itu.

Diberitakan sebelumnya, Gerakan Pembebasan Papua membuka kantor di Wamena, awal pekan ini. Pendirian kantor itu disebut didukung Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare.

Lihat juga: Gerakan Pembebasan Papua Dirikan Kantor Perlawanan di Wamena

Januari kemarin, Gerakan Pembebasan Papua lebih dulu membuka kantor perwakilan di Kepulauan Solomon.

Deputi V Bidang Analisis Data dan Informasi Strategis Kantor Staf Kepresidenan, Andogo Wiradi, mengatakan Presiden Joko Widodo telah meminta lembaganya fokus mendalami persoalan Papua.

"Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu termasuk yang menjadi prioritas kami. Kami akan mendekati masyarakat Papua di lapangan," ucap Andogo.

Andogo memaparkan, pendekatan itu akan berwujud pengajaran nilai-nilai Pancasila kepada warga Papua. Pancasila, menurutnya, dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan meminimalkan keinginan memerdekakan diri.

"Sekarang bagaimana mengalahkan keinginan mereka untuk merdeka. Mereka berpikirnya merdeka, pada dasarnya kami lawan itu," kata Andogo.

Lihat juga: Indonesia Didesak Setujui Investigasi Pelanggaran HAM Papua

Febry Calvin Tetelepta, Ahli Utama Deputi V Bidang Dalam Negeri KSP, mengatakan persoalan di Papua muncul karena warga Papua menginginkan penghargaan atas identitas mereka.

"Kenapa mereka senang dengan misionaris? Karena misionaris hadir di sana tapi tidak menjadikan mereka sebagai orang barat tetapi sebagai orang Papua," ujar Febry. (abm)