Jakarta, CNN Indonesia -- Aparat Kepolisian dan Pemerintah Daerah Papua menurunkan plang
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua yang sempat diresmikan di Wamena, kemarin.
Kapendam Cendrawasih Letkol Inf Teguh Puji Rahardjo menyatakan peresmian kantor Gerakan Pembebasan Papua merupakan bentuk pengelabuan sejumlah oknum terhadap masyarakat Wamena yang sebelumnya berniat meresmikan kantor Dewan Adat Papua.
"Kita mengetahui bahwa organisasi itu terlarang. Setelah kepolisian dan Pemda bernegosiasi, akhirnya plang mereka kita copot," kata Teguh saat dikonfirmasi Selasa (16/2).
Berdasarkan permintaan izin yang masuk ke kepolisian, kata Teguh, masyarakat kemarin berniat meresmikan kantor Dewan Adat Papua. Kantor itu nantinya akan berfungsi mengadopsi masalah-masalah adat di Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun dalam pelaksanaannya, kata Teguh, peresmian itu ditunggangi oleh sejumlah oknum dari Gerakan Pembebasan Papua.
"Sekitar 400 orang masyarakat di sana merasa tertipu. Mereka niatannya menyelamatkan Dewan Adat Papua, tapi dalam pelaksanaannya ini ditunggangi oleh sekelompok oknum dari ULMWP," kata Teguh.
Teguh mengaku belum mengetahui adanya oknum yang diamankan oleh kepolisian. Namun dia menyatakan kepolisian setempat saat ini sudah mengatasi persoalan di lapangan.
Sebelumnya diberitakan Gerakan Pembebasan Papua mendirikan kantor resmi di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Papua, kemarin. Pembentukan kantor ini sebagai langkah untuk mendorong referendum Papua ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“UWLP adalah payung perjuangan semua gerakan yang ada di Papua. (Yang ada di Wamena) itu kantor cabang. Kantor pusatnya di Vanuatu,” kata Victor Yeimo, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kepada CNNIndonesia.com.
KNPB, ujar Victor, juga merupakan salah satu pendiri Gerakan Pembebasan Papua.
“Bukan hanya KNPB, tapi OPM dan semua gerakan yang ada di Papua sekarang bernaung di bawah UWLP. Wamena akan jadi kantor perjuangan bersama,” kata Victor.
(agk)