Indonesia Didesak Setujui Investigasi Pelanggaran HAM Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo, mendesak pemerintah Indonesia menerima kehadiran tim pencari fakta atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang dibentuk Forum Kepulauan Pasifik.

Pembentukan tim tersebut merupakan kesepakatan pertemuan Forum Kepulauan Pasifik ke-46 di Port Moresby, Papua Nugini, September 2015 silam.

"Indonesia harus menjalankan keputusan forum. Tidak ada alasan untuk tidak menerima kehadiran tim itu," ucap Victor kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon dari Jakarta, Selasa (16/2).

Forum Kepulauan Pasifik adalah organisasi yang terdiri dari 16 negara di kawasan Pasifik, yakni Australia, Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Mikronesia, Nauru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.

Lihat juga: Gerakan Pembebasan Papua Minta Izin Jokowi untuk Investigasi

Mengutip The Guardian dan harian Solomon Star, tahun lalu Indonesia hadir pada forum di Ports Moresby sebagai negara non-anggota. Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir datang sebagai ketua delegasi Indonesia.

Tak hanya Indonesia, pemerintah Amerika Serikat dan sejumlah organisasi global, antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Pembangunan Asia, turut hadir dengan status serupa.

Para pimpinan negara anggota pada forum ke-46 itu menegaskan perhatian mereka terhadap laporan dugaan pelanggaran HAM di Papua. Mereka mendorong seluruh pihak untuk melindungi dan mencari akar persoalan HAM di Papua.

Pada forum itu pula, forum mengajukan konsultasi kepada pemerintah Indonesia terkait peluang terwujudnya misi pencarian fakta atas dugaan pelanggaran HAM di Papua, bersama lembaga-lembaga terkait.

Lihat juga: Gerakan Pembebasan Papua Akan Dirikan Kantor di Jayapura

Solomon Star melansir, Fachir keberatan atas pembahasan persoalan Papua pada Forum Kepulauan Pasifik. Fachir ketika itu berkata, persoalan Papua tidak seharusnya dibahas pada forum tersebut.

Fachir beralasan, Forum Kepulauan Pasifik digagas untuk membicarakan kerja sama ekonomi, maritim, perikanan dan mencari solusi untuk perubahan iklim.

Pemerintah Selandia Baru pun beberapa waktu lalu menyatakan tak sepakat dengan langkah Forum Kepulauan Pasifik mengirim iim Pencari fakta ke Papua.

Lihat juga: 'Perang Politik Tak Akan Usai Hingga Jakarta Beri Hak Papua'

Victor menuturkan, upaya Forum Kepulauan Pasifik mengirimkan tim pencari fakta tidak berarti negara-negara anggota organisasi itu melanggar kedaulatan Indonesia.

Untuk itulah, menurut Victor, sebagai ketua tim pencari fakta, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

"Protokolnya, Jakarta harus menyetujui. Jadi ada rasa saling menghargai kedaulatan negara masing-masing," tuturnya. Karena Jokowi tidak kunjung melayangkan surat balasan, Victor berkata, tim pencari fakta belum dapat bekerja.

Lihat juga: Aparat Cabut Plang Kantor Gerakan Pembebasan Papua di Wamena

(abm)