Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menertibkan jalur hijau di Jakarta, termasuk kawasan Kalijodo di Jakarta Utara. Menurut dia, sudah menjadi hak masyarakat untuk menikmati lapangan hijau di dekat pemukiman mereka.
"Yang penting adalah harus ada ruang hijau, dan itu adalah hak masyarakat untuk menikmati lapangan hijau," kata JK saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/2).
JK beranggapan untuk memenuhi hak masyarakat tersebut maka pemerintah harus mengembalikan lahan hijau ke fungsi awalnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait dengan penertiban Kalijodo, JK mengungkapkan jika memang kawasan di Jakarta Utara tersebut milik publik maka sudah seharusnya dikembalikan. Namun, JK mengingatkan agar dialog dengan warga harus dilakukan dengan baik meskipun memakan waktu lama.
"Dialog itu memang harus tapi saya kira (prosesnya) panjang," kata JK.
Tak hanya soal dialog, JK pun menekankan timbal balik pada masyarakat yang menjadi "korban" penertiban. Menurut dia, masyarakat tersebut harus mendapatkan sesuatu sebagai timbal balik penertiban yang menimpa mereka.
JK menyinggung soal rumah susun yang menjadi alternatif bagi masyarakat Kalijodo. Menurut dia rusun untuk warga Kalijodo harus tetap nyaman dan bebas dari banjir.
“Rusun yang baik, aman dari banjir," kata dia.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah menyiapkan beberapa rusun untuk dijadikan penampungan bagi warga Kalijodo yang terkena dampak penertiban. Menurut Basuki, setidaknya ada 400 kamar yang disiapkan untuk menampung mereka semua.
"Semua rusun sudah disiapkan, ada 400 lebih," kata Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/2).
Berdasarkan omongan Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi, beberapa waktu lalu rusun yang bisa dipakai nantinya adalah Rusun Daan Mogot, Rusun Marunda dan Rusun Cakung.
Hanya saja, warga Kalijodo yang bisa mendaftar masuk ke rusun hanya warga yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta.
Hingga saat ini, Ahok, sapaan Basuki, mengatakan bahwa baru ada kurang lebih 25 kepala keluarga yang mendaftar untuk masuk rusun. Angka tersebut hanya bertambah lima dari jumlah pendaftar kemarin.
(yul)