Luhut Tegaskan Indonesia Tak Bisa Diancam Pembebasan Papua

Utami Diah Kusumawati, CNN Indonesia | Jumat, 19/02/2016 13:17 WIB
Luhut Tegaskan Indonesia Tak Bisa Diancam Pembebasan Papua Menkopolhukam Luhut Pandjaitan mengatakan Gerakan Pembebasan Papua harus patuh dengan aturan di Indonesia. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berang dengan peresmian kantor Gerakan Pembebasan Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Dia menyatakan pemerintah Republik Indonesia tak diam begitu saja.

“Jangan dibilang pemerintah pusat tidak tegas. Kami sangat tegas. Kami beri tahu mereka (Gerakan Pembebasan Papua) untuk menegakkan aturan yang ada. Dia harus izin. Kalau tidak izin, kami tindak sesuai aturan,” kata Luhut di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/2), saat menyambut kedatangan Presiden Jokowi dari lawatan ke Amerika Serikat.

Menurut Luhut, Gerakan Pembebasan Papua hanya ingin menunjukkan eksistensinya. Pemerintah Indonesia, ujarnya, tak bisa dengan mudah diancam.


“Apa itu ancaman? Negara berdaulat kok diancam-ancam,” kata Luhut dengan nada tinggi. (Simak Fokus: GELIAT BARU PAPUA MERDEKA?)

Ia menegaskan, Presiden Jokowi selalu memikirkan Papua. “Presiden luar biasa perhatian (terhadap Papua). Perbaikan tidak overnight,” ujar Luhut.

Mantan anggota Kopassus itu menuding Gerakan Pembebasan Papua memang mengharapkan ditekan oleh pemerintah RI.

“Kemarin, mereka yang ada di Wamena (Gerakan Pembebasan Papua) berharap akan ada tindakan represif dari pemerintah dan aparat keamanan. Enggak. Kami biarkan saja, tapi setelah itu kami turunkan (plang kantor mereka),” kata Luhut.
Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyatakan pemerintah RI tak setuju dengan upaya-upaya pemisahan Papua dari Indonesia. Isu separatisme akan terus dihalau melalui pendekatan persuasif.

Gerakan Pembebasan Papua memiliki setidaknya dua tujuan utama, yakni mewujudkan cita-cita agar rakyat Papua dapat menentukan nasib mereka sendiri, dan membawa kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua ke Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kantor Gerakan Pembebasan Papua di Wamena merupakan yang ketiga, sedangkan dua kantor sebelumnya berlokasi di Vanuatu dan Kepulauan Solomon.
Juru Bicara Gerakan Pembebasan Papua, Benny Wenda, dalam wawancaranya dengan CNNIndonesia.com menyatakan kantor di Wamena ialah bagian dari perluasan sistematis yang telah direncanakan.

“ULMWP membuka kantor baru di Wamena karena kami sekarang mulai memperluas cabang di seluruh negeri. Kami membangun gerakan bersama dari dalam dan luar Papua,” kata Benny yang kini tinggal London pascakabur dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Jayapura, tahun 2002.

Kantor di Wamena, ujar Benny, akan berfungsi sebagai pusat koordinasi berbagai aksi demi mencapai cita-cita penentuan nasib sendiri oleh rakyat Papua.
(agk)