'Kantor Pembebasan Papua Beres Diresmikan, Intel Baru Datang'

Giras Pasopati, Anggi Kusumadewi | CNN Indonesia
Kamis, 18 Feb 2016 14:39 WIB
Pemimpin Redaksi Tabloid Jubi Victor C. Mambor menyatakan peresmian kantor Gerakan Pembebasan Papua di Wamena dihadiri ribuan warga. Tak ada pembubaran. Peresmian kantor Gerakan Pembebasan Papua di Wamena dihadiri ribuan warga. Tak ada pembubaran. (Dok. Victor Mambor)
Jakarta, CNN Indonesia -- Salah satu orang yang menyaksikan peresmian kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua di Wamena, Pemimpin Redaksi Tabloid Jubi Victor C. Mambor, menyatakan acara itu dihadiri oleh ribuan warga.

“Saya berada di lokasi saat peresmian kantor itu. Ribuan orang hadir, bukan ratusan seperti kata aparat keamanan. Kegiatan berlangsung terbuka, tidak tertutup,” kata Victor dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (18/2).

Victor mengatakan, kegiatan peresmian kantor Gerakan Pembebasan Papua berlangsung tanpa hambatan. Tak ada pembubaran sama sekali oleh aparat keamanan.

“Dari pagi sampai sore, tidak ada polisi datang. Jam 17.00 lewat, baru Kasat Intel Polres Jayapura datang. Tapi masyarakat sudah bubar karena hujan lebat,” kata Victor.

Ia mengatakan heran karena pemerintah Indonesia membantah pendirian kantor Gerakan Pembebasan Papua, sebab ia mengantongi bukti-bukti foto dari lokasi acara. (Simak Fokus: GELIAT BARU PAPUA MERDEKA?)

Masyarakat menghadiri peresmian kantor Gerakan Pembebasan Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin 15 Februari 2016. (Dok. Victor Mambor)
“Foto-foto itu saya ambil sendiri karena saya berada di lokasi saat kantor diresmikan,” ujar Victor.

Salah satu bantahan atas berdirikan kantor Gerakan Pembebasan Papua sebelumnya dikemukakan oleh Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi.

“Saya konfirmasi ke Menkopolhukam. Tidak benar mereka (ULMWP) membuka perwakilan yang katanya mendukung gerakan Papua merdeka,” kata dia.

Pemerintah Republik Indonesia, ujar Johan, tak menyetujui upaya-upaya pemisahan Papua dari Indonesia. Isu separatisme di Papua dianggap pemerintah dapat ditanggulangi karena Indonesia terus melakukan pendekatan persuasif terhadap kelompok separatis di wilayah itu.
Warga lain yang menghadiri peresmian kantor Gerakan Pembebasan Papua mengatakan Kapolres Jayawijaya tiba pukul 17.00 dan meminta plang kantor tersebut diturunkan untuk dibawa ke kantor polisi.

Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih Letkol Inf Teguh Puji Rahardjo menyampaikan versi berbeda. Menurut dia, peresmian kantor Gerakan Pembebasan Papua di Wamena dilakukan dengan mengelabui masyarakat.

Kantor yang semula hendak diresmikan, kata Teguh, sesungguhnya adalah kantor Dewan Adat Papua.

“Kami tahu organisasi itu (Gerakan Pembebasan Papua) terlarang. Setelah Kepolisian dan pemerintah daerah bernegosiasi, akhirnya plang mereka kami copot,” kata Teguh.

Teguh mengklaim setidaknya 400 orang warga Wamena merasa tertipu oleh Gerakan Pembebasan Papua. “Mereka niatnya menyelamatkan Dewan Adat Papua, tapi dalam pelaksanaannya ditunggangi sekelompok oknum dari ULMWP.”

Kepolisian Resor Jayawiyaa saat ini telah memeriksa tiga orang saksi. Koordinator kegiatan, menurut Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw, akan dimintai pertanggungjawaban karena keberadaan Gerakan Pembebasan Papua tak diizinkan di Indonesia.
Gerakan Pembebasan Papua, menurut Ketua Komite Nasional Papua Barat Victor Yeimo, ialah payung perjuangan semua gerakan di Papua. Organisasi yang dipimpin Victor, KNPB, pun kini jadi bagian dari ULMWP.

“Bukan hanya KNPB, tapi OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan semua gerakan di Papua sekarang bernaung di bawah ULMWP. Wamena jadi kantor perjuangan bersama,” kata Victor.

Hal serupa disampaikan Juru Bicara Gerakan Pembebasan Papua, Benny Wenda. Menurut Benny, kantor di Wamena ialah bagian dari perluasan sistematis yang telah direncanakan.

“ULMWP membuka kantor baru di Wamena karena kami sekarang mulai memperluas cabang di seluruh negeri. Kami membangun gerakan bersama dari dalam dan luar Papua,” kata Benny dalam wawancara via email dengan CNNIndonesia.com.

Kantor di Wamena, ujar Benny, akan berfungsi sebagai pusat koordinasi berbagai aksi agar masyarakat Papua dapat menentukan nasib sendiri. (agk/agk)
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER