WAWANCARA EKSKLUSIF
Benny Wenda: Gerakan Pembebasan Papua Berekspansi
Amanda Puspita Sari, Anggi Kusumadewi | CNN Indonesia
Kamis, 18 Feb 2016 10:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua, Benny Wenda, menyatakan organisasinya mendirikan kantor di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, sebagai bagian dari perluasan sistematis yang telah direncanakan.
“ULMWP membuka kantor baru di Wamena karena kami sekarang mulai memperluas cabang di seluruh negeri. Kami membangun gerakan bersama dari dalam dan luar Papua,” kata Benny dalam wawancara via email dengan CNNIndonesia.com.
Kantor di Wamena akan berfungsi sebagai pusat koordinasi aksi-aksi perjuangan untuk masyarakat Papua. “Kami akan terus meningkatkan kesadaran tentang hak fundamental rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri,” ujar Benny yang kini tinggal di London pascakabur dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Jayapura, pada tahun 2002.
Benny mengatakan Gerakan Pembebasan Papua telah terbentuk sejak Desember 2014. Tahun berikutnya, 2015, ULMWP memfokuskan aksi-aksinya untuk bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG).
MSG ialah organisasi lintas pemerintah yang terdiri dari empat negara Melanesia yakni Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu; Front Pembebasan Nasional Sosialis dan Kanak Kaledonia Baru (aliansi partai-partai politik prokemerdekaan Kaledonia Baru)
Tahun lalu, tepatnya Juni 2015, Indonesia masuk menjadi anggota asosiasi MSG. Status ini membuat Indonesia menjadi perwakilan resmi Papua, sedangkan Gerakan Pembebasan Papua tetap berstatus sebagai pengamat di MSG.
Benny Wenda mengatakan Gerakan Pembebasan Papua bertekad untuk bersatu dengan keluarga Melanesia mereka. (Simak Fokus: GELIAT BARU PAPUA MERDEKA?)
"Kami anggota resmi MSG. Sekarang kami dapat membuka kantor di Papua karena apapun yang coba dilakukan pemerintah Indonesia untuk menekan kami, akan dilihat dan dikutuk di tingkat internasional oleh keluarga Melanesia kami."
Benny mengklaim lebih dari 400 warga Papua ditahan dan disiksa oleh aparat Indonesia lantaran mendukung Gerakan Pembebasan Papua bergabung dengan MSG.
Soal reaksi keras aparat keamanan menurunkan plang Gerakan Pembebasan Papua di kantor yang diresmikan di Wamena, juga disoroti oleh Benny.
“Pemerintah Indonesia sangat takut dengan pembukaan kantor baru kami karena ULMWP mendorong rakyat Papua untuk memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri dan merdeka,” kata Benny yang dulu dipenjara di Abepura atas sangkaan terlibat dalam penyerangan ke kantor polisi setempat.
Disebut mengelabui
Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih Letkol Inf Teguh Puji Rahardjo menyatakan peresmian kantor Gerakan Pembebasan Papua di Wamena dilakukan dengan mengelabui masyarakat. Teguh menyebut, saat itu yang hendak diresmikan sesungguhnya adalah kantor Dewan Adat Papua.
“Kami tahu organisasi itu (Gerakan Pembebasan Papua) terlarang. Setelah Kepolisian dan pemerintah daerah bernegosiasi, akhirnya plang mereka kami copot,” kata Teguh.
Teguh mengklaim setidaknya 400 orang warga Wamena merasa tertipu oleh Gerakan Pembebasan Papua. “Mereka niatnya menyelamatkan Dewan Adat Papua, tapi dalam pelaksanaannya ditunggangi sekelompok oknum dari ULMWP.”
Gerakan Pembebasan Papua, menurut Ketua Komite Nasional Papua Barat Victor Yeimo, ialah payung perjuangan semua gerakan di Papua. Organisasi yang dipimpin Victor, KNPB, pun kini jadi bagian dari ULMWP.
“Bukan hanya KNPB, tapi OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan semua gerakan di Papua sekarang bernaung di bawah ULMWP. Wamena jadi kantor perjuangan bersama,” kata Victor, senada dengan yang disampaikan Benny Wenda.
Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi sebelumnya justru membantah kantor Gerakan Pembebasan Papua telah berdiri di Wamena. “Saya sudah konfirmasi ke Menkopolhukam. Tidak benar mereka (ULMWP) membuka perwakilan yang katanya mendukung gerakan Papua merdeka,” kata dia.
Pemerintah Republik Indonesia, ujar Johan, tak menyetujui upaya-upaya pemisahan Papua dari Indonesia. Isu separatisme di Papua dianggap pemerintah dapat ditanggulangi karena Indonesia terus melakukan pendekatan persuasif terhadap kelompok separatis di daerah itu.
(agk)
“ULMWP membuka kantor baru di Wamena karena kami sekarang mulai memperluas cabang di seluruh negeri. Kami membangun gerakan bersama dari dalam dan luar Papua,” kata Benny dalam wawancara via email dengan CNNIndonesia.com.
Kantor di Wamena akan berfungsi sebagai pusat koordinasi aksi-aksi perjuangan untuk masyarakat Papua. “Kami akan terus meningkatkan kesadaran tentang hak fundamental rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri,” ujar Benny yang kini tinggal di London pascakabur dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Jayapura, pada tahun 2002.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tahun lalu, tepatnya Juni 2015, Indonesia masuk menjadi anggota asosiasi MSG. Status ini membuat Indonesia menjadi perwakilan resmi Papua, sedangkan Gerakan Pembebasan Papua tetap berstatus sebagai pengamat di MSG.
Benny mengklaim lebih dari 400 warga Papua ditahan dan disiksa oleh aparat Indonesia lantaran mendukung Gerakan Pembebasan Papua bergabung dengan MSG.
Soal reaksi keras aparat keamanan menurunkan plang Gerakan Pembebasan Papua di kantor yang diresmikan di Wamena, juga disoroti oleh Benny.
“Pemerintah Indonesia sangat takut dengan pembukaan kantor baru kami karena ULMWP mendorong rakyat Papua untuk memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri dan merdeka,” kata Benny yang dulu dipenjara di Abepura atas sangkaan terlibat dalam penyerangan ke kantor polisi setempat.
Disebut mengelabui
Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih Letkol Inf Teguh Puji Rahardjo menyatakan peresmian kantor Gerakan Pembebasan Papua di Wamena dilakukan dengan mengelabui masyarakat. Teguh menyebut, saat itu yang hendak diresmikan sesungguhnya adalah kantor Dewan Adat Papua.
“Kami tahu organisasi itu (Gerakan Pembebasan Papua) terlarang. Setelah Kepolisian dan pemerintah daerah bernegosiasi, akhirnya plang mereka kami copot,” kata Teguh.
Teguh mengklaim setidaknya 400 orang warga Wamena merasa tertipu oleh Gerakan Pembebasan Papua. “Mereka niatnya menyelamatkan Dewan Adat Papua, tapi dalam pelaksanaannya ditunggangi sekelompok oknum dari ULMWP.”
“Bukan hanya KNPB, tapi OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan semua gerakan di Papua sekarang bernaung di bawah ULMWP. Wamena jadi kantor perjuangan bersama,” kata Victor, senada dengan yang disampaikan Benny Wenda.
Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi sebelumnya justru membantah kantor Gerakan Pembebasan Papua telah berdiri di Wamena. “Saya sudah konfirmasi ke Menkopolhukam. Tidak benar mereka (ULMWP) membuka perwakilan yang katanya mendukung gerakan Papua merdeka,” kata dia.
Pemerintah Republik Indonesia, ujar Johan, tak menyetujui upaya-upaya pemisahan Papua dari Indonesia. Isu separatisme di Papua dianggap pemerintah dapat ditanggulangi karena Indonesia terus melakukan pendekatan persuasif terhadap kelompok separatis di daerah itu.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
Pastor John: Soal Papua, Pemerintah Tak Bisa Terus Menyangkal
Pemerintah Bantah Pendirian Kantor Gerakan Pembebasan Papua
Pemerintah Dianggap Kecolongan soal Gerakan Pembebasan Papua
Aparat Cabut Plang Kantor Gerakan Pembebasan Papua di Wamena
Indonesia Didesak Setujui Investigasi Pelanggaran HAM Papua
LAINNYA DI DETIKNETWORK