Lulung: Jokowi itu Top! Beda Dengan Ahok

Aulia Bintang Pratama, CNN Indonesia | Jumat, 19/02/2016 17:43 WIB
Lulung: Jokowi itu Top! Beda Dengan Ahok Lulung menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk meminta KPK untuk mempercepat penyidikan kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras. Tujuan Lulung datang ke KPK juga untuk mengungkapkan kebohongan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.Jakarta, Rabu, 17 Februari 2016. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana membandingkan gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan pendahulunya yang sekaligus Presiden Indonesia Joko Widodo. Lunggana alias Lulung menyebut gaya kepemimpinan Jokowi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Ahok.

"Wah berbeda sekali seperti bumi dan langit, pokoknya (Jokowi) top, top, top," kata Lunggana saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Lulung mengatakan Ahok cenderung menggunakan gaya otoriter dalam memimpin Jakarta, terutama jika berkaitan dengan penertiban kawasan. Otoriter yang dimaksud Lulung adalah Ahok selalu meminta bantuan polisi dan tentara untuk melakukan penertiban.
Melihat fenomena tersebut Lulung lantas mengingatkan para aparat untuk sadar dan jangan memenuhi permintaan Ahok. Menurutnya perbuatan Ahok hanya akan membuat aparat dijauhi oleh warga.


"Saya harap tentara dan polisi sadar, ini berbahaya membentuk opini agar polisi dan TNI jauh dari rakyat," kata dia.

Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian sebelumnya menyatakan Polda Metro Jaya akan mengerahkan ribuan personelnya untuk mengamankan proses penertiban kawasan lokalisasi hiburan malam di Kalijodo, Jakarta Utara.

"Aparat yang akan terjun mengamankan sebanyak 1.000 hingga 2.000 personel," kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (17/2). Jumlah ini belum personel Kepolisian Resor Jakarta Utara yang jumlahnya bisa sekitar 500 orang.

Selain persiapan personel, Tito juga mengaku telah memetakan segala potensi yang kemungkinan timbul dalam penggusuran tersebut. Salah satunya melakukan tindakan tegas terhadap warga yang melawan atau memprovokasi.

"Siapapun yang menghambat akan dilakukan penegakan hukum, seperti melawan atau menghalang-halangi petugas," ujarnya.
(yul/yul)