Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta berencana memanggil Wali Kota Jakarta Utara dan Jakarta Barat untuk membahas rencana penertiban Kalijodo. Rencana pemanggilan dilakukan setelah warga Kalijodo mengadu ke DPRD.
Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana mengatakan, surat undangan untuk dua Wali Kota akan dikirim besok. Sementara pemanggilan dijadwalkan pada hari Senin pekan depan.
"Kami akan undang besok karena disposisinya baru kemarin dari Ketua DPRD, kami akan mengundang Wali Kota Jakut dan Jakbar," kata politikus yang biasa disapa Haji Lulung itu di gedung DPRD DKI, Jumat (19/2).
Menurut Lulung, pertemuan dengan dua Wali Kota diharapkan bisa menghasilkan konsep tepat untuk penertiban Kalijodo. Lulung menilai, selama ini pemerintah daerah tidak menggelar dialog atau sosialisasi dengan warga Kalijodo sebelum surat peringatan (SP) 1 diberikan kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam dialog dengan warga Kalijodo, Lulung juga meminta agar warga yang punya sertifikat di atas jalur hijau diinventarisir agar penertiban dan penataan kota bisa lebih baik lagi.
Warga Kalijodo memang tetap menuntut agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan dialog terlebih dahulu sebelum menggusur wilayah mereka.
Kuasa hukum warga Kalijodo, Razman Arif Nasution, mengatakan, masyarakat tak pernah sekalipun diajak berdialog oleh perwakilan pemerintah. Kedatangan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi beberapa hari lalu pun disebut bukanlah ajang sosialisasi ataupun dialog.
"Kebijakan Pemprov DKI yang berkaitan dengan rakyat idealnya adalah sosialisasi," kata Razman saat melakukan audiensi di DPRD DKI, Jumat (19/2).
Namun begitu, Razman mengklaim kehadiran Rustam saat itu bukanlah sebuah sosialisasi karena banyak aparat yang mendampingi sang wali kota. Aparat yang mendampingi Rustam saat itu, lanjut Razman, bukan hanya dari satuan polisi pamong praja tapi juga dari kepolisian setempat.
Tak sabar dengan perlakuan yang seperti itu, akhirnya warga Kalijodo memutuskan mendatangi DPRD DKI untuk melakukan audiensi. Masyarakat meminta agar DPRD DKI bisa membantu mereka berdialog dengan Pemprov DKI, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Rakyat di sana sudah tak sabar dan mereka ingin cepat karena Pak Ahok (sapaan Basuki) pun bergerak super cepat," kata Razman.
(sur)