Politik Uang Munas Golkar, Cerita Lama Yang Sulit Dibuktikan

Jakarta, CNN Indonesia -- Bendahara Umum Partai Golkar hasil Musywarah Nasional Riau, Bambang Soesatyo santai menanggapi adanya politik uang jelas penyelenggaraan Munas 2016. Menurutnya, politik uang bukan isu baru jelang forum tertinggi Partai Golkar.

Isu money politics selalu muncul, berkaitan dengan pemilihan ketua umum partai yang baru. Namun, ujar Bambang, tidak pernah ada pihak yang benar-benar menunjukkan bukti adanya politik uang tersebut.

"Kami santai saja. Isu ini bukan barang baru. Belum bisa dibuktikan ada atau tidak," ujar Bambang Soesatyo di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (22/2).

Lihat juga: Saling Unjuk Kekuatan Berebut Kursi Beringin 1

Dia menuturkan partai berlambang pohon beringin ini melarang adanya politik uang. Menurutnya, uang yang beredar jelang Munas adalah biaya politik. Jumlahnya juga dianggap masih wajar dan tidak menimbulkan masalah.

"Biasanya pertemuan kampanye dan silaturahmi, kami undang kader yang jaraknya ribuan kilometer. Jadi perlu akomodasi," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Nurdin Halid menyebutkan telah ada tawaran sejumlah duit jelang gelaran musyawarah nasional (Munas) kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat II dari calon ketua umum.

Lihat juga: Pertemuan Informal Elite Golkar Riau Usulkan Perbaikan Aturan

Uang transportasi yang ditawarkan pun melebihi Rp25 juta. Nurdin mengatakan bukti-bukti terkait politik uang itu telah direkam olehnya dan akan diserahkan kepada Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.

Dia mengetahui hal tersebut dalam forum silaturahmi 28 DPD I Golkar se-Indonesia. Dalam forum itu ada laporan bahwa terdapat pengurus DPD II yang mengaku ditawarkan sejumlah duit dari salah satu calon untuk memberikan dukungannya.

Ketua DPP Partai Golkar Agun Gunandjar pun mengusulkan agar persyaratan dukungan minimal 30 persen dihapuskan dengan tujuan menghindari adanya money politics jelang Munas.

Lihat juga: Politik Uang Disebut Warnai Bursa Calon Ketua Umum Golkar

Surat penyataan dukungan pun dianggap menjadi jalan jual beli suara. Menanggapi itu, Bambang mengatakan surat pernyataan dukungan ke salah satu bakal calon ketua umum diberikan tanpa bayaran.

"Surat pernyataan juga tidak jadi ukuran seseorang menyerahkan suara," ucapnya. (pit)