Polisi Masih Pertimbangkan Kelanjutan Perkara Dita

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Agus Rianto mengatakan penyidik masih menganalisa permohonan pencabutan perkara oleh staf ahli anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu, Dita Aditia Ismawati.

Agus menuturkan, keputusan untuk melanjutkan perkara berada di tangan penyidik. Hingga kini, belum ada keputusan mengenai hal tersebut.

"Sampai saat ini belum ada keputusan dari penyidik, apakah mengabulkan atau tidak. Karena ini yang disangkakan delik biasa," kata Agus di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin (22/2).

Meski demikian, Agus berkata pihaknya tidak akan menyulitkan proses perkara Dita. Namun, kata Agus, setiap penanganan proses perkara harus sesuai dengan perundang-undangan.

Lihat juga: Legislator PDIP Masinton Kembali Hadiri Rapat DPR

Ketika ditanyakan kewenangan penyidik untuk menolak permohonan pencabutan perkara oleh Dita, jenderal bintang satu itu menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik.

"Nanti kita lihat seperti apa pertimbangan penyidik terhadap kasus ini," ujar Agus.

Dita Aditia Ismawati, menyambangi Badam Reserse Kriminal Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis malam (18/2), untuk mencabut laporan dugaan penganiayaan.

Lihat juga: Dita Cabut Laporan Dugaan Penganiayaan oleh Masinton

Ketika dikonfirmasi wartawan, Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Agus Andriyanto mengatakan Dita menyambangi kantornya untuk mencabut laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Masinton.

"Sudah memberikan surat perdamaian, sudah meminta cabut laporan dan sudah meminta agar perkaranya tidak dilanjutkan," kata Agus lewat sambungan telepon.

Sementara, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang mengatakan pihaknya tidak akan melanjutkan penyelidikan dugaan penganiayaan yang dilakukan Masinton. Hal itu dikarenakan, Dita telah menarik aduannya di MKD.

Dia menuturkan perkara yang dimulai dengan aduan, tidak dapat dilanjutkan jika telah ditarik oleh pengadu. Dalam perkara Masinton, aduan diberikan Dita melalui LBH APIK pada 2 Februari lalu.

"Tidak bisa. Ini kan awalnya perkara dengan pengaduan. Pelapornya jelas LBH APIK. Tidak bisa pengaduan didrop dan dilanjutkan tanpa pengaduan," ujar Junimart di Gedung DPR, hari ini. (bag)