Jakarta, CNN Indonesia -- Bupati Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Yoyok Riyo Sudibyo, mengklaim penyimpangan penggunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di daerah pimpinannya minim terjadi sampai saat ini.
Menurut Yoyok, minimnya penyimpangan APBD Kabupaten Batang karena sudah terbangunnya sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang baik. Selain itu, sumber daya manusia pemerintah Kabupaten Batang juga mampu menjalankan sistem elektronik.
"Penyimpangan penggunaan APBD terkecil di Jawa Tengah ada di Kabupaten Batang. Pengelolaan APBD di daerah kami setiap tahun minimal penyerapannya 90 persen," kata Yoyok di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (6/3).
Yoyok mengungkap, selama ini sumber pendanaan pembangunan di Batang hanya bertumpu dari dana APBD. Tak ada bantuan besar yang diberikan pihak swasta untuk mendorong Pembangunan infrastruktur di sana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, sejak dirinya memimpin Batang pada 2012 lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batang diklaim selalu naik tiap tahunnya. Permintaan izin pembukaan industri baru di Batang juga disebut meningkat hingga 800 persen sampai tahun ini.
Walaupun menerima lonjakan permohonan izin pembukaan industri baru hingga ratusan persen, namun Yoyok mengaku tak serta merta mengabulkan permintaan-permintaan tersebut.
"Kalau saya tidak berkomitmen, bisa itu (diwujudkan) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang harusnya berlaku 5 tahun bisa saya 'tutup mata'," ujarnya.
Yoyok menyatakan tetap memegang koridor pembangunan di Batang sesuai RTRW yang berlaku. Perubahan atas RTRW dia lakukan mulai tahun ini, dengan hasil membuka lahan pendirian industri baru di lima kecamatan di Kabupaten Batang yang berada di jalur pantai utara Pulau Jawa.
"Saya ubah (RTRW) 2016 ini disiapkan (pembangunan industri) hanya di 5 kecamatan di pantura. Sisanya biarkan mereka menjadi penyangga pertanian dan perkebunan. Makanya nanti setelah kami, Batang ini karena diibaratkan gadis cantik yang molek, tergantung siapa nanti yang mau melanjutkan. Semoga yang melanjutkan bisa lebih baik dari kami," katanya.
Pengelolaan pemerintahan yang baik membuat Yoyok menerima sertifikat internasional ISO 27001 dari lembaga internasional ACS Registrars tahun 2015. Dia dinilai mampu menjaga standar informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang berintegritas.
Penghargaan serupa juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Surabaya yang dianggap mumpuni menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Indonesia.
(yul)