Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengakui dibutuhkannya dana untuk sosialisasi dan aktivasi partai jelang pemilihan kepala daerah. Namun, dia mengatakan hal tersebut tidak diminta melalui mahar dari partai ke calon kepala daerah.
"Memang dibutuhkan dana untuk sosialisasi. Namun, itu bukan upeti. Calon yang diusung dapat langsung memantau lokasi anggaran," ujar Hendrawan Supratikno saat dihubungi, Jumat (11/3).
Dia mengungkapkan anggaran nantinya akan banyak dipakai untuk atribut kampanye, sosialisasi calon kepala daerah, uang saksi dan regu penggerak pemilih. Anggota Komisi Keuangan DPR RI ini meyakini dana yang besar juga akan digelontorkan bakal calon kepala daerah jelang pemilihan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya. Independen juga, tidak ada makan siang yang gratis," katanya.
Dia membantah nantinya partai hanya akan memilih bakal calon yang mempunyai dana besar. PDIP tetap akan melihat visi dan kelebihan bakal calon kepala daerah. Dia mengatakan anggaran akan disusun bakal calon bersama PDIP.
Mekanisme perhitungan jelas sebab seluruh pos anggaran telah ditemplate. Setiap anggota DPR dan DPRD juga bertanggung jawab atas daerah tertentu.
"Pas
fit and proper, kami tanyapunya dana berapa dalam proses pencalonan. Terus kami bantu. Dihitung semua, jadi bukan yang yang enggak ada wujudnya," tuturnya.
Hal itu disampaikannya menyikapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kemarin (10/3). Ahok mengaku tak punya cukup dana untuk berkampanye. Saat kampanye, calon kepala daerah biasanya memberikan makanan, pakaian atau souvenir.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan bakal calon kepala daerah bisa menghabiskan Rp100-200 miliar saat memberikan mahar ke partai. Karenanya, dia memilih jalur independen untuk bersaing di Pilgub DKI Jakarta 2017.
(bag)