Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menerbitkan surat telegram yang memutasi Kapolda Metropolitan Jakarta Raya, Inspektur Jenderal Tito Karnavian, menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Mohammad Iqbal, membenarkan isi surat telegram bernomor ST/604/III/2016 tertanggal 14 Maret 2016 tersebut.
Menurut salinan surat telegram yang CNN Indonesia peroleh, Badrodin menunjuk Kapolda Jawa Barat, Irjen Moechgiyarto, untuk menggantikan posisi Tito di Polda Metro Jaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kapolda Jabar pun akan diisi oleh Irjen Jodie Rooseto. Jodie saat ini menjabat sebagai Widyaiswara Utama Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan Polri.
Adapun, Kapolda Riau, Brigjen Dolly Bambang Hermawan, ditugaskan untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Jodie. Jabatan nomor satu di Polda Riau pun akan diisi Brigjen Supriyanto.
Mutasi ini merupakan yang kedua dalam rentang dua pekan. Sebelumnya, Mabes Polri juga merombak satu posisi strategis yang berhubungan dengan pemberantasan terorisme.
Brigadir Jenderal Rudi Sufahriadi yang sebelumnya ditugaskan di BNPT diangkat menjadi Kapolda Sulawesi Tengah, menggantikan Brigadir Jenderal Idham Azis.
Saat ini, Polda Sulteng sedang disibukkan dengan pemburuan teroris Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso alias Abu Wardah.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta Pane mendukung langkah Polri mengangkat Tito menjadi Kepala BNPT. Neta memperkirakan, Tito akan dilantik pada Rabu (16/4) mendatang.
"Dengan dilantiknya Tito menjadi Kepala BNPT, saya berharap pemberantasan terorisme di Indonesia berjalan profesional dan proporsional," kata Neta.
Menurut Neta, selama ini kinerja Densus 88 yang sudah maksimal memberantas aksi terorisme kerap dikeluhkan masyarakat lantaran sering kali mengakibatkan kematian para terduga teroris.
Akibatnya, mata rantai jaringan terorisme terputus dan sulit terungkap.
"Tito bukanlah orang baru dalam hal pemberantasan terorisme, namun tetap perlu meningkatkan kewaspadaan dan bersikap tegas dalam menindak serta membersihkan kantong-kantong radikalisme," kata Neta.
Terlebih, kata Neta, enam perwira Polri mendapatkan ancaman langsung dari Suriah sejak tahun lalu. Ancaman itu, kata Neta, harus dapat diantisipasi Tito kelak ketika menjalankan tugasnya.
Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, Tito kerap menghadiri pertemuan tertutup di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Pada rapat-rapat tertutup itu, Menteri Luhut Binsar Pandjaitan sering mengundang Saud Usman dan otoritas intelijen Tentara Nasional Indonesia.
(abm)