Markas Teman Ahok Diklaim Disewa dari Pihak Swasta

Jakarta, CNN Indonesia -- Chief Executife Officer Cyrus Network Hasan Nasbi mengaku markas Teman Ahok di kompleks Graha Pejaten IV Nomor 3, Jakarta Selatan, disewa dari pihak swasta, PT Griya Berlian. Biaya sewa pun telah dibayar lunas oleh Cyrus yakni sekitar Rp150 juta saban tahunnya. 

"Tahun 2014 saya sewa satu unit tambahan, unit nomor 3 untuk dijadikan gudang logistik menjelang Pilpres (Pemilihan Presiden) tapi pengelola minta sewa dua tahun. Ya sudah habis Pilpres unit nomor 3 kosong. Waktu Teman Ahok mau bikin kegiatan mereka kan tidak punya uang buat sewa kantor, saya kasih pakai lantai bawahnya buat Teman Ahok," kata Hasan ketika dihubungi, Senin (21/3).

Pemilihan Presiden telah usai tahun 2014 dengan dilantiknya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, unit nomor 3 yang telah disewa Cyrus masih memiliki hak sewa hingga tahun ini. Alhasil, Hasan memberikan kesempatan Teman Ahok untuk menggunakan lantai dasar.

"Lantai atasnya saya kasih tempat untuk komunitas anak muda yang bikin start up bisnis," ujarnya.

Pilihan Redaksi Ahok Persilakan DPRD Bikin Pansus Selidiki Markas Teman Ahok Ahok Santai Tanggapi Sahabat Djarot dan Relawan Haji Lulung Melihat Aktivitas Relawan Muda di Sekretariat Teman Ahok

Gerakan masyarakat Teman Ahok ini dilakukan untuk mendukung pencalonan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju menjadi bakal calon gubernur dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Serangkaian aktivitas dilakukan termasuk meraup dukungan dari masyarakat melalui pengumpulan foto kopi KTP dan formulir dukungan untuk calon independenz 

Menurut Hasan, ini bukan kali pertama Cyrus menyewa unit rumah di kawasan Pejaten. Lima tahun sebelumnya, ia pernah menyewa rumah nomor 8 kepada pengelola PT Sarana Jaya untuk kepentingan yang lain. "Tahun 2012 pengelolanya pindah ke PT Griya Berlian. Saya pindah sewa unit nomor 4 karena lebih besar," katanya.

Perusahaan pengelola ini, diyakini Hasan, milik perusahaan swasta. Alhasil, ia pun tak bersentuhan langsung dengan Pemerintah DKI Jakarta yang dipimpin Ahok.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jakarta M Taufik berinisiasi membentuk panitia khusus untuk menyelidiki aset Pemda DKI Jakarta yang digunakan untuk aktivitas Teman Ahok. Ahok sendiri mengaku tak masalah jika legislatif mengaudit perkumpulan tersebut. Ia justru menantang DPRD untuk menelisik aset DKI Jakarta lainnya yang digunakan partai politik untuk berkantor. (bag)