"Pernyataan Jonan tidak perlu revisi undang-undang itu terlalu prematur. Undang-undang tersebut sudah tidak mengikuti perkembangan zaman," ujar Sadarestu di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/3).
Dia mengatakan, transportasi berbasis aplikasi belum muncul di Indonesia saat DPR dan pemerintah membentuk UU LLAJ. Sehingga, terbuka kemungkinan undang-undang itu direvisi dengan melihat polemik transportasi online saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan, Komisi Perhubungan DPR siap menjadi inisiator revisi UU LLAJ. Ketua Komisi Perhubungan DPR Fary Djemi Francis sebelumnya menyatakan kesiapannya merevisi UU LLAJ.
ADVERTISEMENT
Dia meminta pemerintah membuat regulasi yang adil bagi transportasi daring dan konvensional.
"Semua punya pasar sendiri-sendiri. Dilihat dari konsumen, teknologi ini sangat membantu. Pentingnya regulasi segera buat," kata Legislator PDIP ini.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan berpendapat, regulasi terkait angkutan darat perlu disesuaikan dengan kemajuan teknologi. Menurutnya, legislator dan regulator tidak mengantisipasi munculnya layanan transportasi daring.
Sementara itu, Jonan menilai, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak perlu dievaluasi. Mantan Direktur Utama PT KAI itu mengatakan , UU Nomor 22 Tahun 2009, memang tidak mengurus sistem reservasi, atau proses bisnis transportasi.
Polemik keberadaan transportasi berbasis daring bukan terletak pada sistem aplikasinya, melainkan di perizinan kendaraannya. (bag)