Praperadilan Kasus RS Sumber Waras, KPK Tak Datangkan Saksi

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menghadirkan saksi dalam sidang lanjutan praperadilan perkara RS Sumber Waras pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sidang lanjutan hari ini beragendakan pembuktian dari pihak termohon dalam hal ini KPK. Dalam sidang yang berlangsung hanya sekitar 30 menit tersebut KPK hanya memberikan hakim bukti tertulis tanpa diiringi dengan kehadiran saksi termohon.

Menurut salah satu tim kuasa hukum dari KPK, Mia Siregar, perkara penyelidikan ini bukan merupakan objek praperadilan sehingga belum memerlukan kehadiran dari para saksi ahli pihak termohon.

Lihat juga: Dugaan Korupsi RS Sumber Waras, 44 Dokumen Dibuka

"Karena perkara masih dalam proses penyelidikan, dan dalam pasal 77 KUHAP penyelidikan bukan merupakan obyek praperadilan ya jadi sejauh ini kami belum merasa perlu untuk mengajukan ahli," kata Mia, usai sidang praperadilan di Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (24/3).

Dalam persidangan, bukti tertulis yang diberikan KPK pada hakim tunggal Tursina Aftianti tersebut meliputi Surat Perintah Penyelidikan KPK yang dikeluarkan September 2015 lalu dan ditandatangani oleh Taufiequrachman Ruki selaku Ketua KPK pada saat itu, buku Yahya Harahap, dan tujuh putusan perkara MAKI yang ditolak oleh pengadilan dan empat diantaranya seputar penghentian pemyidikan secara materil.

Sidang praperadilan membutuhkan waktu sidang 7 hari. Sidang yang dimulai sejak Senin (21/3), kemungkinan akan selesai pada pekan depan.

Ahok Tak Khawatir Soal Sumber Waras

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan ketidakhawatirannya terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang menyeret namanya. Dia menyerahkan semua urusan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lihat juga: KPK Digugat Perdata Jika Hentikan Perkara RS Sumber Waras

"Tidak usah khawatir. Kita semua harus percaya KPK bekerja profesional. Kalau ada satu atau dua oknum nanti pasti akan terungkap," kata Ahok, setelah peresmian Ruang Publik Terbuka Ramah Anak.

Sebelumnya, Ahok pernah dilaporkan ke KPK karena diduga menyelewengkan pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit itu. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras yakni di Jalan Tomang Raya dengan lahan rumah sakit itu sendiri di Jalan Kyai Tapa.

Lihat juga: Ahok Diminta Tak Menolak Jadi Saksi Praperadilan Sumber Waras

BPK menaksir kerugian negara sebanyak Rp 191 miliar. Dalam laporannya, BPK meminta Ahok untuk membatalkan pembelian. Ahok juga direkomendasikan meminta pertanggungjawaban Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) agar menyerahkan lokasi fisik tanah di Jalan Kyai Tapa. Tak mengindahkan rekomendasi tersebut, Ahok tetap membeli lahan pembangunan RS Sumber Waras. (yul)