"Bagi kami, untuk bisa menyelesaikan silang pendapat adalah dengan melaksanakan muktamar. Itulah alat untuk menciptakan islah seutuhnya, sudah satu pendapat kami," kata Bachtiar saat menggelar jumpa pers senior PPP di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (27/3).
Muktamar ke-8 itu nantinya, kata Bachtiar, hanya dapat dilaksanakan oleh DPP PPP versi muktamar di Bandung yan diketuai Suryadharma Ali. Hal itu sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memilih kepengurusan hasil muktamar di Bandung, daripada kepengurusan DPP PPP hasil muktamar Surabaya dan Jakarta.
Bekas Menteri Sosial ini berharap muktamar bisa digelar pada April mendatang. Pasalnya, dalam waktu dekat ada beberapa agenda nasional yang perlu dilaksanakan, seperti Pilkada dan verifikasi keikutsertaan partai politik dalam pemilu.
"Kami meminta agar segera melaksanakan muktamar," kata Bachtiar. Bila dimungkinkan, muktamar dibuka oleh Presiden Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Muktamar yang akan dilaksanakan kepanitiannya harus melibatkan semua pihak, jangan ada kesan seolah hanya kepengurusan Surabaya saja," kata Bachtiar.
Mahkamah partai dan para senior PPP menurutnya akan menjaga muktamar berlangsung sesuai AD/ART hingga terbentuknya kepengengurusan baru yang mewakili semua kekuatan partai.
"Unsur pendiri PPP punya perhatian serius agar partai ini menyelesaikan masalah internalnya. Kalau tidak selesai, partai ini akan menjadi ormas," kata Bachtiar. (sur)