DPR: Bantuan Rp1,2 Juta untuk Ibu Hamil Harus Dibatasi

Alfani Roosy Andinni, CNN Indonesia | Selasa, 29/03/2016 11:06 WIB
DPR: Bantuan Rp1,2 Juta untuk Ibu Hamil Harus Dibatasi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memberi keterangan kepada wartawan l setelah menghadiri wisuda sarjana di Jombang, Jawa Timur, Minggu (27/3). Kementerian Sosial memastikan penambahan nominal bagi penerima PKH (Program Keluarga Harapan), pada APBN 2016 dengan alokasi dana sebesar Rp 9,98 Triliun bagi 6 juta keluarga kategori sangat miskin dari sebelumnya 2,5 juta keluarga. (Antara Foto/Syaiful Arif)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi Kesehatan DPR RI Irma Suryani Chaniago mengapresiasi langkah Kementerian Sosial yang memberikan bantuan tunai untuk ibu hamil dari kelompok keluarga miskin sebesar Rp1,2 juta.

Namun Irma mengatakan, pemerintah harus membatasi bantuan yang termasuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) itu. Mekanisme pembagian bantuan harus dilakukan dengan baik.

"Program ini bagus asal kontrolnya bagus. Misalnya hanya untuk ibu yang punya dua anak saja, hamil anak ketiga tidak dapat," kata Irma kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/3).


Menurutnya, program tersebut akan mengacaukan program Keluarga Berencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) jika tidak ada regulasi yang baik dari pemerintah.

Apa lagi, saat ini Indonesia sedang giat menjaga laju pertumbuhan penduduk. "Mengingat tahun 2020-2030 kita akan mendapat kan bonus demografi, dimana angkatan kerja muda sangat besar dan yg pensiun sangat sedikit," tuturnya.
Ketua DPP Partai Nasdem itu mengatakan, dengan posisi lapangan pekerjaan dalam negeri yang tidak cukup menampung banyak pekerja, pertumbuhan penduduk yang besar dikhawatirkan dapat menyebabkan pengangguran berjemaah.

"Jangan sampai karena ada insentif tersebut malah mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk makin tinggi," ucap Irma.

Senada, Anggota Komisi Kesehatan Irgan Chairul Mahfiz juga mengatakan, program bantuan sebesar Rp1,2 juta untuk ibu hamil jangan sampai membuat tingkat kehamilan seorang wanita meningkat. Hal tersebut sama saja tidak mendukung program KB dari BKKBN.

"Jadi harus ada mekanismenya. Jangan sampai orang jadi terangsang untuk hamil dan memiliki banyak anak," kata Irgan.
Menurut Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, mekanisme penyaluran, pendataan dan pemanfaatan dari bantuan tersebut harus dilakukan secara jelas dan transparan.

"Jadi jangan hanya pernynataan lepas. Hanya menyenangkan sebagian masyarakat terutama ibu-ibu. Ini berbahaya nanti bisa jd kontraproduktif," ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar bantuan yang diberikan tidak salah sasaran. "Bagaimana mekanismenya apakah sampai ke desa-desa, melalui media apa disampaikan dan berapa besar jumah orang yang memang harus menerima. Harus di-update terus," tuturnya.

Irgan mengatakan, dalam menjalankan program tersebut Kementerian Sosial harus bekerjasama dengan lembaga dan kementerian terkait.
"Enggak bisa kerja sendiri, harus koordinasi dengan tim penanggulangan kemiskinan, Kemenkes, lintas kementerian nd lembaga agar itu benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan bantuan naik dari Rp1 juta menjadi Rp1,2 juta.

"Berdasarkan indeks bantuan ditetapkan perubahan untuk keluarga yang mempunyai ibu hamil atau menyusui dan anak balita di bawah 6 tahun," kata Harry saat dihubungi, Senin (28/3) malam.

Kenaikan itu dilakukan karena pemerintah melihat adanya kebutuhan bagi ibu hamil dan anak-anak di bawah usia lima tahun untuk tidak hanya memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, namun juga didukung perbaikan asupan gizi.
Sejauh ini pemerintah telah memberikan bantuan tersebut kepada sekitar 200 kepala keluarga di Indonesia.

Bantuan termasuk di antaranya bantuan tetap sebesar Rp500 ribu kepada keluarga miskin, serta tambahan bantuan jika setiap keluarga memiliki anak usia Sekolah Dasar (Rp450 ribu), anak usia SMP (Rp750 ribu) dan SMA (Rp1 juta). (pit/pit)