Dukung GBHN, Ical Setuju Amandemen UUD 1945

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mendukung dihidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurutnya, GBHN merupakan pintu masuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945. 

"Kami yakin pada saat reformasi ada hal yang perlu dilakukan perbaikan, sehingga sampai dilakukan empat kali perubahan UUD," kata Aburizal di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (30/3).

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Konvensi Nasional Tentang Haluan Negara. Acara itu dihadiri Presiden Kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Wakil Presiden Keenam Indonesia Try Sutrisno, dan mantan Ketua DPR Akbar Tandjung.

Hadir juga Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, dan akademisi Yudi Latief.

Pilihan Redaksi Sepakat PDIP, PBNU Dorong Amandemen UUD 1945 Amien Rais: Amandemen UUD 1945 dan Hidupkan GBHN (1) PKB Bahas LGBT Hingga Amandemen UUD 1945 dalam Mukernas

Ical menilai GBHN sangat penting karena Indonesia memerlukan panduan jangka panjang pembangunan bangsa. Panduan jangka panjang itu sangat diperlukan sehingga semua pembangunan dapat berjalan dan tidak diubah sesuai kehendak presiden setiap lima tahun sekali.

Menurutnya, hal itu yang membuat Indonesia saat ini harus memperbaiki GBHN untuk kembali hidup berbangsa dan berpancasila.

Senada, Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Ravik Karsidi menuturkan, dihidupkannya kembali haluan negara bukan untuk kembali ke pemerintahan orde baru. Menurutnya, hal itu menjadi kebutuhan mendesk belakangan ini.

"Ketika absen, ada sesuatu yang hilang. Ketiadaan haluan negara menghilangkan strategi ideologi negra. Ini merupakan strategi keamanan negara bergerak, kodifikasi dari national interest tapi lebih komprehensif," ujar dia. (bag)